Sekda Kalteng Harap Upaya Menekan Inflasi Dimaksimalkan Tahun 2023

IST/BERITA SAMPIT - Suasana rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalteng, di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Selasa 3 Januari 2023.

PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin, selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memimpin Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalteng, di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Selasa 3 Januari 2023.

Rapat ini membahas evaluasi terhadap hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait inflasi Kalteng bulan Desember tahun 2022.

Nuryakin mengatakan, pasar penyeimbang dan pasar murah sudah dilaksanakan di semua kabupaten/kota, terakhir di Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara. “Sedangkan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya setiap minggu selalu ada pasar penyeimbang dan pasar murah,” katanya.

BACA JUGA:   Kemenag: Kalteng Belum Terlihat Hilal

Dia berharap di tahun 2023 ini upaya untuk menekan angka inflasi di Kalteng bisa lebih dimaksimalkan. “Kita berharap koordinasi dan komunikasi yang sudah terjalin selama ini harus kita optimalkan lagi apapun hasilnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalteng Eko Marsoro menyampaikan inflasi yang terjadi di tahun 2022 lalu tidak lepas dari kondisi global, dimana mulai pulihnya kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan ketidakseimbangan supply dan demand, serta adanya kondisi geopolitik perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada rantai pasokan dan kenaikan pangan dan energi.

BACA JUGA:   Pemprov Kalteng Salurkan Bantuan Beras kepada Warga Kobar

“Pada Desember 2022 angka inflasi di Kalteng 6,32 persen (yoy) turun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 6,97 persen (yoy). Kalteng juga turun peringkatnya di posisi sembilan pada Desember 2022, yang sebelumnya berada di posisi dua tertinggi nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut Eko berharap ke depannya TPID bisa membuat kebijakan pengendalian inflasi yang memungkinkan untuk diimplementasikan bersama.

“Kita harus membuat kebijakan bagaimana cara kita bisa menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan tak kalah penting penguatan sinergi komunikasi ke masyarakat,” pungkasnya. (Hardi)