Pemprov Kalteng Percepat Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo. (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) tahun anggaran 2023 dengan nilai paket keseluruhan mencapai ratusan miliar rupiah.

“Percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sangatlah penting, untuk mendorong pelaksanaan program-program pembangunan,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo di Palangka Raya, Jumat 13 Januari 2023.

Data Kick Off Pengadaan Barang dan Jasa untuk perangkat daerah di lingkup Pemprov Kalteng TA 2023, secara keseluruhan terdapat 39 perangkat daerah meliputi dinas, badan, dan biro dengan total sebanyak 82 paket dan nilai kontrak mencapai Rp705 miliar lebih.​​​​​​​

BACA JUGA:   Sugianto Sabran: Sebuah Dosa Bagi Seorang Pemimpin Ketika Kepekaan Sosialnya Tumpul

Data Kick Off Pengadaan Barang dan Jasa kabupaten dan kota se-Kalteng memiliki jumlah sebanyak 267 paket dengan total nilai kontrak sebesar Rp164 miliar lebih.

“Percepatan PBJ pemerintah juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, terlebih di tengah lesunya perekonomian akibat pandemi COVID-19,” tegasnya.

Pemprov meyakini  percepatan ini akan memberikan multiplier effect atau efek berganda bagi berbagai sektor pembangunan lainnya di Kalimantan Tengah.​​​​​​​

Edy Pratowo mengingatkan perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten dan kota bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tepat waktu dan tepat mutu, sehingga memberi manfaat secara optimal bagi masyarakat.

BACA JUGA:   Beasiswa TABE Tidak Ada Kejelasan, Netizen Ramai-ramai Serbu Akun Instagram Disdikkalteng

“Perlu juga saya tekankan, untuk melakukan percepatan pembangunan di Kalimantan Tengah, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita semua harus bersinergi dan berkolaborasi bersama-sama,” tegasnya.

Dia meminta seluruh kepala perangkat daerah bergerak cepat dan tepat, serta segera menjalankan berbagai program maupun kegiatan sesuai yang telah direncanakan, dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, tepat manfaat, dan tepat sasaran.

“Saya juga mengingatkan, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun lalu harus mendapatkan perhatian serius, agar kesalahan-kesalahan serta kendala-kendala yang sama tidak terulang kembali pada tahun ini,” jelasnya.

(ANTARA)