Jokowi Serukan Lawan Gugatan Eropa di WTO, DPR: Demi Peradaban Indonesia

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin

JAKARTA– Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) semakin keras melawan Uni Eropa (UE) atas kekalahan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendukung langkah tegas Presiden Jokowi yang siap melakukan banding atas kekalahan gugatan Uni Eropa di WTO atas pelarangan ekspor bijih nikel tersebut.

“Artinya kita harus dukung, meski kalah dalam gugatan, namun saya kira upaya banding terus dilakukan demi peradaban yang lebih besar bagi negara Indonesia tercinta,” tandas Mukhtarudin saat dihubungi Wartawan, Senin, (16/1/2022).

Untuk itu, politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini berharap ketegasan dan keberanian Presiden Jokowi tersebut mestinya juga diteruskan oleh Pemerintahan selanjutnya hasil pemilu 2024 mendatang.

“Bukan hanya melanjutkan kebijakan hilirisasi tetapi juga melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dan program-program strategis lainnya,” imbuh Mukhtarudin.

Diberitakan sebelumnya, Mukhtarudin mengatakan hilirisasi dari mineral adalah amanat Undang-undang (UU) Minerba Nomor 3 Tahun 2020, jadi mutlak harus diperjuangkan, baik oleh pemerintah maupun legislatif.

Kata Mukhtarudin, dengan melakukan hilirisasi di dalam negeri terhadap mineral nikel, maka dipastikan akan memberikan nilai investasi yang besar bagi negara.

“Oleh karena itu, maka pemerintah harus segera juga mempercepat proses pembangunan smelter di Indonesia. Harus ada gerakan percepatan pembangunan smelter agar kita segera bisa melakukan hilirisasi secara maksimal terhadap minerba yang kita miliki, baik nikel, timah dan lain-lain,” beber Mukhtarudin.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi sejak tiga tahun lalu sudah melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor itu dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri.

Dengan pelarangan ekspor itu, Presiden Jokowi bilang bahwa Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan. Dari yang sebelumnya hanya berkisar Rp17 triliun menjadi Rp360-an triliun pada tahun-tahun 2021.

“Ini baru nikel, bauksit kemarin kita umumkan di Desember setop juga mulai Juni 2023 dan akan kita industrialisasikan di dalam negeri. Saya gak tahu lompatannya tapi kurang lebih Rp20 menjadi Rp60 – Rp70 triliun,” tandas Jokowi.

Presiden Jokowi mengisahkan, dalam kesempatannya di Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Ia sempat menyampaikan bahwa kemitraan perdagangan harusnya memiliki nilai kesetaraan dan tidak boleh ada pemaksaan oleh negara manapun.

“Negara manapun tidak boleh mendikte dan tidak boleh negara maju merasa standar mereka lebih bagus dari negara kita. Kenapa ini terus saya ulang ulang, karena saya ingin Presiden ke depan juga berani melanjutkannya, tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa demi kepentingan negara,” tandas Presiden Jokowi.

(adista)