SAMPIT – Kinerja DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur terus saja jadi sorotan, apalagi tahun 2023 ini pos anggaran yang dinilai tidak banyak memberikan dampak dan manfaat besar bagi masyarakat dianggarkan secara besar-besaran.
Aktivis di Kabupaten Kotawaringin Timur, Arsusanto menyebut kalangan wakil rakyat itu sudah mengabaikan tugas dan fungsinya, sehingga tidak salah masyarakat menilai kinerja dewan selama beberapa tahun terakhir ini tidak ada peningkatan.
Bahkan kata dia, jangan salahkan masyarakat jika suatu saat nanti anggaran yang mereka gunakan selama ini akan dibawa ke ranah hukum. “Jangan salahkan masyarakat jika melapor ke penegak hukum nantinya,” ucap Arsusanto, Sabtu 21 Januari 2023.
Seperti halnya kegiatan bimbingan teknis terkait pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif yang baru-baru ini dilakukan, sangat disayangkan kegiatan itu mereka ikuti tanpa melihat dari sisi tugas dan fungsi mereka.
“Apa kaitannya mereka mengikuti kegiatan itu, kegiatannya tidak menggunakan APBD, kesannya menghambur-hamburkan anggaran saja,” tegasnya.
Tidak hanya itu, kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan juga jangan dianggap biasa, ini akan berdampak di kemudian hari dan sebuah pelanggaran yang tidak dibenarkan.
“Dijadwalkan empat hari, pelaksanaan dua hari, apalagi dengan waktu yang singkat. Jika ini benar sangat parah sekali dan ini sudah masuk kepada ranah tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Tidak hanya itu Arsusanto juga menyoroti kegiatan awal tahun DPRD Kotim yang sudah banyak melaksanakan perjalanan dinas, sehingga jadi tanda tanya dari mana uang untuk kegiatan tersebut.
“Apa menggunakan uang pribadi dulu, atau ada pinjaman atau talangan, nah dibenarkan tidak pola semacam ini,” tukasnya.
Di sisi lain juga ia mengaku kerap menerima keluhan baik itu rapat yang tidak pernah tepat waktu hingga kepada tidak kourom atau banyak anggota malas ikut rapat, termasuk banyaknya aduan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat.
Maka dari itu Arsusanto mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk LSM dan media untuk menyoroti kinerja DPRD Kotim agar uang yang mereka gunakan selama ini benar-benar memberikan dampak positif untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau memang ada permainan jangan kita lihat saja, namun kita laporkan ke penegak hukum sehingga mereka tidak main-main,” tegasnya. (naco).
