SAMPIT – Pengamat hukum dan politik di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Agung Adisetyono mendorong agar penegak hukum segera menelisik penggunaan anggaran di DPRD Kotim yang tengah menjadi persoalan saat ini
Menurut Agung melihat besarnya anggaran perjalanan dinas dewan setiap tahun, sangat beralasan jadi tanda tanya di kalangan masyarakat.
Pasalnya kata dia anggaran tersebut tidak sebanding dengan kinerja mereka selama ini yang dianggap menurut, di sisi lain juga mereka sudah diberi gaji yang begitu besar.
“Sudah jadi rahasia umum setiap rapat di dewan jarang sekali dihadiri 100 persen anggota, selain itu aduan masyarakat jarang ditindaklanjuti dan sulit untuk menemui mereka sudah jadi keluhan sejak beberapa tahun terakhir ini,” ucap pria berlatar belakang pengacara ini, Kamis 26 Januari 2023.
Selama ini kata Agung, kalangan DPRD selalu merasa aman karena kegiatan mereka tidak pernah ditelisik oleh penegak hukum.
Di sisi lain kata dia kalangan LSM maupun masyarakat jarang menyoroti secara intens kinerja para wakil rakyat tersebut.
Agung yakin manakala penegak hukum serius menelisik anggaran perjalanan dinas dirinya yakin ini akan jadi pintu masuk untuk menelisik kegiatan-kegiatan lain.
Seperti kata dia masalah yang sering dipersoalkan yakni pengadaan baju dinas, makan minum anggota, dana reses hingga kepada makan minum saat rapat di dewan.
“Jika aparat masuk, jika tidak ada temuan ini juga sebagai jawaban atau pembuktian kepada masyarakat kalau selama ini kegiatan di DPRD baik-baik saja, jadi DPRD harus open juga, jangan takut manakala dalam pengelolaan keuangan di mereka tidak ada masalah,” pungkasnya.
Tidak hanya anggaran perjalan dinas, kegiatan lain juga harus jadi perhatian juga, seperti halnya anggaran reses,. Bimbingan teknis hingga kepada pengadaan baju dinas.
Seperti di ketahui pada 2022 tadi anggaran di DPRD Kotim mencapai Rp60 miliar. Di mana dari anggaran itu yang cukup besar untuk program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar Rp18,4 miliar dan peningkatan kapasitas DPRD sebesar RP16,4 miliar.
Sementara itu pada APBD murni 2023 anggaran mereka mencapai Rp Rp57,7 miliar di mana program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar Rp15 miliar dan peningkatan kapasitas DPRD sebesar RP13,2 miliar. (naco).
