BKKBN Kalteng Optimalkan KB Usai Persalinan untuk Bantu Cegah Stunting

Ilustrasi - Pelayanan KB kepada masyarakat di Kabupaten Barito Timur, belum lama ini. (ANTARA/HO-BKKBN Kalteng)

PALANGKA RAYA – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah mengoptimalkan pelayanan KB usai persalinan untuk membantu pencegahan maupun percepatan penurunan angka stunting atau gangguan pertumbuhan.

“KB usai persalinan adalah upaya pencegahan kehamilan menggunakan metode, alat atau obat kontrasepsi, segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari atau enam pekan setelah melahirkan,” kata Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng Dadi Ahmad Roswandi dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Jumat 3 Februari 2023.

Pelayanan Program KB berkaitan erat dengan upaya penurunan stunting. Sebab pelaksanaan KB bukan hanya bertujuan mengatur jumlah anak, tetapi juga menghasilkan anak berkualitas yang salah satunya bebas dari stunting, sehingga efektif dalam menekan risiko stunting pada anak.

Berdasarkan rekap data, pengendalian angka stunting di Kalteng terus mengalami penurunan. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan setiap lima tahun sekali, angka prevalensi stunting di Kalteng trennya terus mengalami penurunan yaitu 41,3 persen pada 2013 dan 34 persen pada 2018.

Kemudian dari hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019 sebesar 32,3 persen dan berdasarkan pendataan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 angka prevalensi stunting di Kalteng yaitu sebesar 27,4 persen.

Percepatan penurunan stunting saat ini ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat dan masuk dalam strategi nasional. Begitu pula di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut disampaikan, pelayanan KB usai persalinan juga sekaligus untuk menurunkan ‘unmet need’. Unmet need merupakan kebutuhan untuk menggunakan KB yang tidak terpenuhi, yakni persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran, namun tidak memakai kontrasepsi.

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab unmet need di Kalimantan Tengah, di antaranya seperti faktor sosial budaya, ekonomi, kondisi geografis, hingga pengetahuan pasangan usia subur (PUS) tentang KB.

Dadi menjelaskan, bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) pihaknya berkolaborasi meningkatkan pelayanan KB pasca persalinan guna menurunkan unmet need di Kalimantan Tengah yang saat ini berada di angka 12,4 persen atau sekitar 42.722 orang.

“Untuk itu kami telah berkoordinasi bersama IBI Kalimantan Tengah dan diharapkan ada terobosan-terobosan dari kami bersama untuk menentukan langkah yang tepat guna peningkatan minat para ibu agar mau menggunakan KB pasca persalinan,” ucap Dadi.

(ANTARA)