SAMPIT – Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan Kaji Banding dalam rangka shearing dan diskusi tentang berbagai program kegiatan ke RSUD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu.
“Ada inovasi yang bisa kita bawa untuk direalisasikan di daerah Kotim, khususnya di fasilitas kesehatan,” kata Anggota Komisi III DPRD Kotim Riskon Fabiansyah, Selasa 7 Februari 2023.
“Salah satunya adalah melalui pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD kota palangka Raya yang mampu membiayai tenaga honor kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut yang jumlahnya sekitar 150 orang lebih, padahal RSUD kota Palangka Raya Typologinya D,” ungkapnya.
Hal itu, lanjutnya dimungkinkan karena adanya BLUD tersebut pihak management rumah sakit diperbolehkan mengelola pendanaan tanpa harus menyetorkan ke kas daerah.
“Selain itu menurut informasi yang disampaikan direktur RSUD Kota Palangkaraya besaran dana BLUD yang mereka kelola di Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp200 milyar dan di tahun 2022 sebesar Rp180 miliar,” katanya.
Beberapa hasil kaji banding Komisi III itu, akan menjadi bahan untuk bisa disampaikan ke Pemkab Kotim melalui leading sektornya Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, agar kedepan bisa lebih berinovasi dan meningkatkan pengelolaan BLUD dimasing-masing fasilitas kesehatan yang ada di Kotim.
“Sekaligus ini bisa menjadi solusi untuk mengakomodir kekurangan tenaga kesehatan, apalagi kita semua mengetahui bahwa ada regulasi yang tidak membolehkan rekrutmen tenaga kontrak oleh Pemkab kotim,” katanya.
Komisi III DPRD Kotim juga menginginkan Pemkab Kotim mencari peluang agar ada investor yang mau berinvestasi mendirikan Rumah Sakit Swasta di daerah, tujuannya selain sebagai pembanding pelayanan fasilitas kesehatan juga berdirinya Rumah Sakit swasta akan menjadi daya tarik para dokter spesialis agar mau bertugas di daerah Kotim.
“Karena mereka melihat potensi wilayah Kotim yang menjadi salah satu pintu masuk Kalimantan akan menjadi nilai tambah ketika memiliki fasilitas Rumah Sakit Daerah dan swasta yang memadai baik peralatan maupun tenaga kesehatan, sehingga Sampit atau Kotim bisa menjadi barometer untuk rujukan fasilitas kesehatannya,” tutupnya. (Nardi)
