PALANGKA RAYA – Penurunan angka stunting atau gangguan pertumbuhan anak menjadi salah satu fokus pemerintah baik di tingkat pusat hingga daerah, mengingat prevalensi tengkes ini masih relatif tinggi di Tanah Air.
Stunting atau tengkes merupakan kondisi saat balita memiliki tinggi dan berat badan di bawah rata-rata yang dipengaruhi oleh rendahnya asupan gizi. Kekurangan akut nutrisi tersebut bakal melahirkan generasi berkualitas rendah pada masa mendatang.
Kondisi tersebut dianggap berbahaya, sebab juga berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan berbagai dampak jangka panjang, seperti rendahnya kemampuan belajar, hingga risiko serangan penyakit kronis.
Presiden Joko Widodo pun menetapkan target penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada 2024 mendatang. Target tersebut juga ditegaskan presiden dalam Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting 2023 di Jakarta beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh pihak terkait lain terus menggiatkan percepatan penurunan angka tengkes, agar dapat bersama-sama mewujudkan target nasional yang telah ditetapkan tersebut.
Upaya optimal dalam penanggulangan tengkes di Kalimantan Tengah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan, di antaranya pelaksanaan posyandu, Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), hingga pencegahan dari hulu sebagai akar dari proses panjang yang akan bermuara pada tumbuh kembang anak, yakni dengan program pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan 3 bulan pranikah.
Ketiga program tersebut dilakukan melalui pengisian Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) yang sebelumnya telah diluncurkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Untuk menyukseskan penurunan tengkes di Kalimantan Tengah melalui berbagai program dan kegiatan tersebut, dilakukan dengan sistem kolaborasi atau gotong royong antar-pemerintah daerah maupun instansi hingga swasta.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan kolaborasi dan sinergi yang baik antar-lini, mulai dari pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten, bersama instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk mewujudkan target nasional penurunan tengkes.
Dia minta masing-masing perangkat daerah mengambil peran dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan mengoptimalkan fungsinya di lapangan, sehingga dalam penanganannya tidak hanya bertumpu pada satu perangkat daerah, tetapi melibatkan dukungan semua lini.
Penanggulangan stunting tidak semata-mata berkaitan dengan ragam kebutuhan di bidang kesehatan yang dapat diselesaikan Dinas Kesehatan, namun juga ada yang menjadi tanggung jawab instansi lainnya, misalnya, penyediaan air bersih maupun sanitasi yang baik.
Salah satu implementasi dari gotong royong ini, dapat dilihat dari peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kalimantan Tengah dalam mengoptimalkan peran pos pelayanan terpadu atau posyandu.
Untuk mendorong keaktifan posyandu, maka yang dilakukan adalah dengan benar-benar dijalankannya peran dari kelompok kerja operasional pembinaan pos pelayanan terpadu (pokjanal posyandu).
Selanjutnya, implementasi lain juga bisa dilihat dari peran Satuan Polisi Pamong Praja yang terlibat secara langsung dalam kegiatan posyandu melalui Posyandu Praja Wibawa.
Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah sebagai bagian dari agen perubahan melalui Posyandu Praja Wibawa, di antaranya, melaksanakan kegiatan pelayanan posyandu kepada anak dan istri anggota.
Pelayanan Posyandu Praja Wibawa bukan hanya pengecekan rutin kondisi kesehatan janin pada ibu hamil serta tumbuh kembang anak, namun juga disertai pemberian vitamin dan makanan penunjang yang sudah sesuai dengan standar program pencegahan stunting.
Prevalensi turun
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalimantan Tengah Nuryakin mengatakan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), pada 2022 prevalensi stunting atau gangguan pertumbuhan di provinsi setempat turun sebesar 0,5 persen. Sebelumnya pada 2021 Kalimantan Tengah berada pada angka prevalensi 27,4 persen dan pada 2022 turun menjadi 26,9 persen.
Berdasarkan SSGI 2022, terjadi kecenderungan daerah yang sebelumnya memiliki prevalensi tengkes tinggi bisa menurun cukup signifikan, seperti Kabupaten Gunung Mas, Kapuas, Kotawaringin Timur, dan Barito Timur. Di sisi lain, ada beberapa daerah mengalami peningkatan prevalensi tengkes, antara lain, Murung Raya, Barito Selatan, dan Seruyan.
Ke depan TPPS Kalimantan Tengah terus menguatkan kolaborasi dan bekerja sama untuk menggerakkan seluruh kabupaten/kota agar lebih cepat dalam penurunan angka stunting.
Melalui rakor, semua pihak terkait segera merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan kegiatan dan indikator yang terdapat dalam lima pilar strategi nasional (stranas), sesuai dengan target yang sudah ada dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Ran Pasti).
Dalam evaluasi dan pelaporan TPPS tingkat provinsi, diberikan tanggung jawab sejumlah indikator percepatan penurunan stunting, yang sebanyak enam indikator di antaranya sudah mencapai 100 persen.
Enam indikator tersebut, yakni berkaitan dengan alokasi APBD, pelaksanaan aksi konvergensi, pengintegrasian program percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, implementasi sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting.
Adapun indikator lainnya terkait intervensi perubahan perilaku masih harus dikejar, di antaranya menyangkut jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar, serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru pendidikan anak usia dini (PAUD).
Dalam upaya penanggulangan stunting di Kalimantan Tengah, juga dioptimalkan melalui pelibatan instansi maupun pihak terkait di bidang keagamaan.
Hal ini dilakukan BKKBN yang bersinergi bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di provinsi setempat dengan meningkatkan kolaborasi antara Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dengan Penyuluh Agama dalam upaya pencegahan stunting.
Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kalimantan Tengah Noor Fahmi mengatakan, pihaknya bersama BKKBN terus meningkatkan kolaborasi khususnya dalam kegiatan di lapangan antara Penyuluh Agama dan Penyuluh KB.
Kolaborasi ini khususnya dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin, agar dari sisi kesehatan mereka siap untuk hamil dan siap melahirkan seorang bayi yang sehat, tentunya bayi yang terhindar dari risiko stunting.
Penyuluhan dan peningkatan pengetahuan calon pengantin yang akan menikah sangat penting, sebagai salah satu langkah pencegahan sejak dini kasus bayi yang mengalami stunting atau gangguan pertumbuhan.
Penyuluhan maupun peningkatan pengetahuan tersebut, terutama berkaitan dengan kondisi kesehatan yang harus bisa dipenuhi atau berbagai kebutuhan gizi yang harus bisa didapat ibu maupun anak dalam suatu keluarga.
Selain itu juga berkaitan pemanfaatan aplikasi Elsimil untuk mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kondisi calon pengantin, di antaranya tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan anemia.
Kepada perempuan calon pengantin yang memiliki anemia melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, TP-PKK dan kader KB akan mendapatkan modul pemberitahuan untuk mendapatkan tablet tambah darah dari fasilitas kesehatan untuk diminum selama 90 hari.
Adapun bagi perempuan calon pengantin yang terdeteksi mengalami kekurangan gizi akan memperoleh edukasi cara-cara meningkatkan indeks masa tubuh, sehingga ia dapat memenuhi syarat untuk hamil dan tidak melahirkan bayi dalam kondisi mengidap tengkes.
(ANTARA)
