PALANGKA RAYA – Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A. Lambung menyarankan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menggelar operasi pasar murah di beberapa kecamatan maupun kelurahan untuk menjaga stabilitas harga pangan bahan pokok (bapok) makanan menjelang Ramadan dan hari raya Idulfitri 1444 Hijriah.
“Operasi pasar murah itu bertujuan agar menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri,” ujar Nenie, Rabu 8 Maret 2023.
Legislator yang membidangi perekonomian dan pembangunan ini, juga mengutarakan kenaikan harga bahan pokok kerap terjadi menjelang ramadan dan idul fitri, seperti beras, minyak goreng, gula, dan sebagainya.
Dia menambahkan, operasi pasar murah juga dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat Kota Palangka Raya pasca pendemi Covid-19. Dengan adanya pasar murah, masyarakat dinilai dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan bahan pokoknya, terutama yang tidak mampu.
“Operasi pasar murah juga dapat dilaksanakan secara berkala dan bertahap. Hal seperti ini, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palangka Raya menjelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri dengan harga yang terjangkau,” bebernya.
Secara umum, kemungkinan inflasi pangan saat ini terjadi karena tiga hal. Pertama, tekanan permintaan. Pascadaya beli masyarakat pulih, mobilitas kebutuhan meningkat, baik untuk konsumsi maupun industri/UMKM. Namun pada saat yang sama, kegiatan produksi terkait komponen pangan pokok seperti beras, mengalami shortage akibat musim panen. Aggregate demand yang lebih tinggi dari ketersediaan dan volume pasokan, menyebabkan terjadi dinamika pada harga.
Kedua, faktor output. Di pengujung 2022, polemik harga beras ini menjadi persoalan. Sebab, hasil produksi yang dijanjikan menteri pertanian sebesar 600 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan nasional tidak jelas. Secara angka, diklaim cadangan beras pemerintah (CBP) cukup.
Ketiga, faktor cyclical. Saat ini kita dihadapkan pada musim hujan. Curah hujan yang tinggi juga menyebabkan bencana banjir dan longsor. Akibatnya, jalur distribusi terganggu sehingga pasokan kebutuhan menjadi terbatas di daerah.
Fluktuasi harga energi seperti BBM juga rentan mengalami fluktuasi akibat harga energi global yang terganggu oleh konflik geopolitik yang menyebabkan biaya transportasi logistik menjadi mahal.
Tentu saja, kebijakan tata niaga dalam negeri, diarahkan pada penebalan pasokan, khususnya pada komponen IHK yang berpotensi menyumbang inflasi, yakni pada kelompok volatile khususnya komponen makanan pada bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri.
Mengingat selama Ramadhan hingga Idul Fitri komponen pengeluaran terbesar ada pada makanan dan minuman. Lagi-lagi, 40 persen kelompok dengan pendapatan terbawah paling rentan terperosok ke lubang kemiskinan dan kemiskinan absolut bila inflasi volatile food sulit dikendalikan.
Kebijakan mempertebal pasokan dalam rangka stabilisasi harga dilakukan dengan menggunakan produksi dalam negeri serta impor perlu dilakukan secara presisi sesuai permintaan aktual.
(Rahul)
