SAMPIT – Sudah tiga bulan ini gaji Kepala Desa beserta perangkatnya tertunda atau belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Mereka pun kemudian mengadu persoalan tersebut ke DPRD Kotim, guna meminta memperjuangkan hak mereka yang belum terbayarkan tersebut.
“Iya rata-rata Desa sudah 3 bulan belum gajian,” kata salah seorang Kepala Desa yang enggan disebutkan namanya, Senin 27 Maret 2023.
Persoalan ini menjadi sorotan Ketua Komisi I DPRD Kotim Rimbun ST, meminta kepada Kepala Daerah agar segera menyiasati permasalahan tersebut agar tidak mengganggu operasional dan hak orang banyak, terutama pada aparatur desa dan pemerintahan kabupaten, khususnya para tenaga kontrak.
“Tadi ada kurang lebih 10 orang Kades yang menyampaikan ke Komisi 1, mereka bermohon agar Pemkab mengutamakan anggaran operasional mereka, terutama gaji dan lain-lain, baik tentang DD dan ADD, karena dari awal tahun sampai sekarang belum mendapatkan hak mereka,” jelas Rimbun.
Para kades maupun perangkat desa menurut politikus PDI Perjuangan inj sangat membutuhkan anggaran operasional tersebut, terutama menghadapi bulan suci ramadan dan lebaran nanti.
“Mereka meminta bulan depan atau awal bulan April bisa terealisasi semua, apa yang menjadi hak mereka dari bulan Januari sampai ke bulan April tahun 2023 ini,” ucap Rimbun.
Dia menambahkan, beberapa waktu yang lalu Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor, menyampaikan tentang keadaan keuangan daerah yang menyebabkan gaji maupun tunjangan pegawai juga tertunda pencairannya.
“Saat ini daerah masih ada kendala transfer dari Pemerintah Pusat dan juga dana transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang dana bagi hasil,” terangnya.
“Untuk dana DAK dan DAU juga belum di transfer, karena mungkin dari sistem keuangan secara elektronik SOPD kita masih belum sempurna dan juga yang dilakukan oleh beberapa Dinas, bahwa ada informasi mereka belum juga ada yang merubah dari belanja tidak langsung ke belanja langsung, itu juga menjadi kendala kita,” pungkasnya. (ilm)
