Komisi II DPRD Kapuas Minta Pemkab Sampaikan Daftar lengkap PBS

IST/BERITA SAMPIT - Suasana saat DPRD Kapuas gelar RDP dengan Pemkab dan sejumlah PBS, bertempat di ruang rapat gabungan dewan. 

KUALA KAPUAS – Komisi II DPRD Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah PBS, terkait persoalan-persoalan pada PBS yang beroperasi di Kapuas.

Dalam RDP ini dibahas tentang plasma, hak-hak dan pengupahan karyawan, perijinan dan hal lainnya pada PBS yang ada di wilayah setempat.

Bertempat di Ruang Rapat Gabungan Dewan, kegiatan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kapuas, Darwandie didampingi sejumlah anggota dewan komisi II. Sedangkan, dari pihak Pemkab Kapuas dihadiri Asisten I Setda Kapuas, Ilham Anwar, Kepala Bappelitbangda Kapuas, Catur Ferianto, Kepala DPMPTSP, Kepala Disnaker, Kepala DLH, perwakilan BPN dan lainnya.

Sementara perwakilan PBS yang hadir diantaranya PT GAL, PT KLM, PT LAK, PT WUL dan PT KLM. Turut dihadiri dari serikat buruh Hukatan KSBSI Kapuas.

Sekretaris Komisi II DPRD Kapuas, H Darwandie, usai rapat mengatakan, salah satu rekomendasi dalam rapat itu, Pemda Kapuas diminta menyampaikan daftar list lengkap PBS yang beroperasi di wilayah Kapuas.

“Dalam waktu dekat pemerintah daerah wajib menyampaikan data list daftar perusahaan yang ada di Kabupaten Kapuas, dengan matrik lengkapnya, artinya perusahaan itu dibangun berapa hektar, lokasinya dimana, diterbitkan ijin apa, luasan berapa dan lain lainnya,” kata politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini usai memimpin RDP, Senin 3 April 2023

Lebih lanjut dijelaskannya, daftar perusahaan tersebut di antaranya meliputi data perusahaan dibangun berapa hektare, lokasinya dimana, izin yang diterbitkan dan lain sebagainya.

“BPN akan menyampaikan daftar peta bidang yang sedang diproses dan sudah terproses, karena BPN ini adalah pintu gerbang terakhir dalam penerbitan HGU,” jelasnya.

Terkait hal itu, dalam waktu dekat DPRD dengan eksekutif juga akan melakukan evaluasi dan monitoring ke beberapa PBS yang beroperasi di daerah setempat.

“Kita akan sama-sama menilai bagaimana kesungguhan PBS yang ada di daerah ini, dan itu tidak hanya PBS di bidang perkebunan kepala sawit, namun juga sektor lain seperti pertambangan batu bara,” pungkas Darwandie.

(Hasan)