Muhammadiyah Dorong Koordinasi Antara Pemda Dengan BPKH Bahas Kejelasan Program TORA

Andi Wirahadi Kusuma, S.Sos, M.A.P, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng dan Presidium Majelis Daerah KAHMI Kota Palangka Raya.

Oleh: Andi Wirahadi Kusuma, S.Sos, M.A.P (Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng dan Presidium Majelis Daerah KAHMI Kota Palangka Raya)

TANAH Objek Reforma Agraria (TORA) melalui pelepasan kawasan hutan adalah salah satu program pemerintah dalam percepatan untuk Reforma Agraria. Semangatnya adalah mewujudkan kemakmuran rakyat melalui distribusi pengelolaan kawasan hutan negara kepada masyarakat.

Program ini memang nampak bagus di atas kertas, tetapi sulit untuk merealisasikannya. Hampir berakhir masa masa pemerintahan periode kedua Bapak Presiden Joko Widodo bersama KH. Ma’aruf Amin, program ini belum bisa menjawab berbagai masalah di lapangan.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah (PWM Kalteng) melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, pada tahun 2019 pernah mengusulkan pelepasan kawasan hutan melalui program Tora. Selain Muhammadiyah, pada saat itu juga ada beberapa kelompok masyarakat yang mengusulkan pelepasan di Kelurahan Sabaru.

Tapi sampai saat ini usulan tersebut juga belum bisa direalisasikan. Padahal lokasi tanah yang diusulkan oleh Muhammadiyah dan juga oleh beberapa kelompok masyarakat tersebut sudah ada bangunan masjid dan pesantren.

Lokasi-lokasi tanah tersebut juga sudah diukur pemerintah kota melalui kelurahan sabaru dan pihak BPKH XXI, namun sampai saat ini usulan Muhammadiyah dan beberapa kelompok masyarakat tersebut belum disetujui. Sementara beberapa usulan yang lokasinya juga di Palangkaraya sudah di setujui, seperti beberapa peta realisasi TORA yang kami terima akhir-akhir ini.

Harapan kami, program TORA ini benar benar dijalankan. Sehingga program ini kedepannya dapat mensejahterakan. Selain itu Program ini juga diharapkan dapat menjadi solusi dalam masalah pertanahan di Palangka Raya, yang selam ini terkesan carut-marut dan menimbulkan banyak konflik.