PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalteng Wiyatno menyampaikan, laporan anggaran tahun 2022 yang menetapkan predikat opini wajar dengan mengejutkan karena peringkat ini berbeda dari raihan peringkat sebelumnya, dimana selama delapan kali berturut-turut pemerintah provinsi kalimantan tengah selalu mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Penetapan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) merupakan realitas capaian kinerja pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah terkait pengelolaan keuangan anggaran tahun 2022 yang harus kita terima dan sadari,” ucapnya saat Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II tahun sidang 2023 DPRD Kalteng dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa 30 Mei 2023.
Ia menjelaskan, penetapan peringkat opini ini menjadi bahan penting dalam melakukan evaluasi dan pembenahan secara terus menerus terkait pengelolaan keuangan, sehingga kedepan menjadi lebih baik, terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, pelayanan publik yang profesional dan akuntable.
“Kami memohon kepada bpk ri perwakilan kalimantan tengah dan pemangku kepentingan lain dapat terus menerus memberi petunjuk dan saran mengawal perbaikan penataan pengelolaan keuangan provinsi kalimantan tengah sehingga dapat memenuhi standar/kreteria opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelasnya
Kepada saudara gubernur, wakil gubernur dan seluruh organisasi perangkat daerah (opd) mari bersama-sama bekerja keras meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, efisien, efektif, adil, transparan dan akuntable,” harapnya. (Hardi)
