PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI, khususnya Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, atas selesainya pemeriksaan dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.
Hal ini disampaikannya saat Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa 30 Mei 2023.
“Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP yang diserahkan pada hari ini memuat rekomendasi dan masukan-masukan konstruktif, yang berguna sebagai petunjuk bagi kami, dalam melakukan pembenahan pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik lagi ke depan, sehingga pastinya akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” ucapnya.
Sebagai Entitas Pelaporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentunya akan terus berupaya memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan BPK RI, termasuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Oleh karena itu, saya menginstruksikan kepada saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah agar secepatnya menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI, tidak perlu harus menunggu 60 hari kerja, baik temuan yang bersifat administratif maupun yang menyangkut pengembalian kerugian,” jelasnya.
Dalam hal ini, ia juga meminta agar saudara Sekretaris Daerah melaporkan setiap perkembangan tindak lanjutnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berusaha mengoptimalkan peran aparat pengawasan internal, dan intensif berkonsultasi dengan aparat pengawasan eksternal.
“Bukan hanya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta pelayanan publik yang prima,” pungkasnya. (Hardi).
