SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab) meminta Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontra Pemerintah Daerah menjujung tinggi netralitas jelang penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024.
“Kita ketahui bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2024 sudah mulai berproses, suhu politik mulai memanas, saya menghimbau bagi seluruh pegawai ASN dan PNS (tenaga kontrak) agar selalu mengedepankan netralitas dalam rangkaian pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024, baik menjelang, pelaksanaan, maupun sesudah pesta demokrasi,” ujar Wakil Bupati Kotim, Irawati, Kamis, Sampit, 8 Mei 2023.
Hal ini disampaikan oleh Irawati saat m memberikan sambutan di acara Sosialisasi netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotim oleh Badan Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM).
Irawati menambahkan, Pemkab Kotim beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 juni 2023 kita memperingati hari jadi Pancasila. Untuk itu, hendaknya ASN dapat memahami dengan baik filosofi pancasila sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara.
“Saya berharap pesta demokrasi yang akan kita laksanakan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, serta dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa,” lanjutnya.
Menurutnya, isu netralitas ASN menjelang pemilihan umum menjadi perhatian publik. seorang ASN dituntut netral dan harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.
“Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan atas pelanggaran disiplin asn khususnya berkenaan dengan netralitas dalam pemilu. saya berharap asn kotawaringin timur tidak melanggar aturan netralitas ini,” pungkasnya.
Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara Bidang Penerapan Nila Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku dan Netralitas ASN Dr. Ip llham Firman, SSTP., M.Si. dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kotim Muhamad Tohari dan pesertanya perwakilan ASN dilingkungan Pemkab Kotim.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kamaruddin Makalepu menyampaikan melalui sosialiasi ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menertibkan ASN untuk melakukan tugas dengan baik Tampa berpengaruh dengan kepentingan politik.
Kami BKPSDM sebagai pengelolaan ,mereka harus disiplin, kami betul konsentrasi mengawal. Salah upaya yang kami lakukan sosialisasi ini dan menghadirkan langsung narasumber dari Jakarta dan daerah yang betul-betul paham tentang pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh ASN,” jelas Kamaruddin. (Ibra)
