PANGKALAN BUN – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat Sri Lestari menegaskan, bahwa pihak sekolah yang mengelola pengadaan seragam, agar memperhatikan kondisi perekonomian orangtua murid, jangan mengeruk keuntungan yang besar.
“Terkait seragam dan atribut sekolah yang di kelola oleh sekolah, diharapkan jangan melebihi harga yang ada di pasar dengan kualitas bahan sama, ini perlu pemikiran bersama agar jangan ada pihak pihak yang mengambil keuntungan dari pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),” kata Sri Lestari dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kobar.
Menurutnya, mengenai penyeragaman atribut maupun seragam ini jangan memberatkan orangtua murid, karena perekonomian masing masing orangtua itu berbeda, apalagi saat ini perekonomian masyarakat sangat memprihatinkan sehingga perlu di bijaki oleh pihak sekolah.
“Jika pengadaan seragam sekolah maupun atribut ini yang di kelola sekolah melalui koperasi sekolah, diharapkan jangan mengambil keuntungan yang besar, boleh ambil kelebihan untuk penambahan kas koperasi tetapi yang masuk akal dan itu tidak memberatkan orangtua murid, sehingga butuh rapat antara pihak sekolah dengan orangtua wali murid, jangan ada kesan pihak sekolah ini berbisnis,” ujar Sri Lestari .
Diakuinya, seragam sekolah ini memang sangat di butuhkan oleh peserta didik baru saat ini, untuk itu diharapkan pihak sekolah ada kebijakan termasuk mengenai pembayarannya, tidak harus kontan mungkin bisa mengangsur berapa kali pembayaran berdasarkan kesepakatan dengan orangtua murid.
“Saya pun mendapatkan laporan dari salah satu sekolah, dimana orangtua murid mengumpulkan seragam sekolah bekas kakak kelasnya yang sudah lulus dan di bagikan kepada murid baru yang kurang tidak mampu, ini sangat baik sekali dan kebersamaan dalam memenuhi kebutuhan seragam sekolah,” ucapnya.
Politisi Gwrindra menegaskan, berbagai masalah dalam pelaksanaan PPDB, maka pihaknya akan berdiskusi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kobar, hal ini sebagai bahan evaluasi agar di tahun berikutnya tidak terjadi kembali.
“Karena bukan masalah seragam saja yang menjadi keluhan orangtua murid pada saat memasuki tahun ajaran baru, mengenai buku pelajaran pun di harapkan pihak sekolah jangan berlebihan mengambil keuntungan, hal ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah Kobar, agar mengintruksikan seluruh sekolah di Kobar ini jangan memberlakukan bisnis dalam lingkup sekolah,” pungkas Sri Lestari. (Man)
