Bantuan Sapi Hanya Janji, Masyarakat Parenggean Curhat ke Abdul Sahid

466
RESES - Anggota Komisi III DPRD Kotim, H Ahmad Sahid saat reses di Parenggean

Editor: Akhiruddin

SAMPIT – Anggota Komisi III DPRD Kotim, H Abdul Sahid melakukan kunjungan kerja berupa reses guna menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan lima, tepatnya di Kecamatan Parenggean baru ini.

Ditemani staf khusus dari DPRD setempat reses perorangan yang dilakukan ini untuk mendengarkan keluhan masyarakat khususnya di beberapa titik yang sudah ditentukan oleh anggota dewan itu sendiri berdasarkan hasil survei sebelumnya dari anggota dewan itu sendiri.

Dibincangi awak media ini Kamis (11/4/2019) tadi siang Legislator usungan partai PKS ini menjelaskan cukup banyak keluhan masyarakat Kecamatan Parenggean yang berkaitan dengan falsilitas pendidikan dan juga masalah Gas LPG 3 KG yang disebut masih kurang.

“Rusaknya SDN Harapan di Parenggean bagi kita juga sangat memprihatinkan dan harus ada tanggapan cepat dari Dinas Pendidikan, entah melalui dana apa saja kalo ada dana tanggap darurat ayo secepatnya dikucurkan,” ujarnya.

Baca Juga:   Harga Mahal Elpiji 3 Kg Mulai Membeku, Komisi III Bilang Begini

Menurutnya seperti yang disampaikan dan juga berdasarkan hasil pantauannya SDN Harapan tersebut kondisinya sangat memperihatinkan, bahkan dikhawatirkan bisa terjadi hal negatif apabila terus di paksakan.

“Karena sangat pemrihatinkan sekali. Membuat takut guru dan anak-anak kalau-kalau bisa terjadi mendadak ambruk itu sekolah,” timpalnya.

Bahkan menurutnya sampai saat ini masyarakat juga menuntut janji pemerintah dalam membantu masyarakat melaksanakan porses ternak sapi di wilayah tersebut. Namun sampai saat ini masyarakat mengeluhkan belum adanya bantuan.

“Harus ada campur tangan pemda untuk mengatasi masalah ini sehingga tidak terjadi masalah yg tidak diharapkan. Bayangkan 1 jam LPG datang sudah diserbu masyarakat langsung habis. Selain itu permintaan ternak sapi, karena masyarakat pernah dijanjikan untuk ternak sapi dan masyarakat sudah siapkan kandang dengan biaya besar bahkan sampai 50 juta ternyata sapinya tidakk datang,” urainya.

Baca Juga:   APBD 2018 Harus Efektif dan Efisien serta Pro Rakyat

Selain hal di atas menurutnya pemerintah daerah juga harus lebih jeli memperhatikan guru honorer yang ada di pelosok-pelosok desa di Kotim ini dan memberikan jatah pengangkatan sebagai guru kontrak sehingga berdampak positif bagi dunia pendidikan dan tidak merugikan sang guru honor itu sendiri.

“Harus ada pengangkatan atau isentif tambahan guru kontrak di seluruh pelosok Kotim, sehinggga permasalahan kurangnya tenaga guru bisa teratasi, kita sadari jadi guru honor itu gajinya tidak akan mencukupi kebutuhan, kalau mereka harus tinggal di pedesaan tentunya akan jadi tolak ukur kesanggupan kedepannya,” Tukasnya. (drm/beritasampit.co.id)