PALANGKA RAYA – Bupati Barito Utara H Nadalsyah didampingi Sekretaris Daerah Ir H Jainal Abidin dan Kepala Perangkat Daerah Barito Utara, Senin 9 Maret 2020 menyerahkan LKPD Pemerintah Barito Utara kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Disampaikan Nadalsyah, bahwa penyerahan laporan keuangan di Auditorium BPK tersebut, telah menandai dimulainya audit internal keuangan pemerintah daerah Barito Utara tahun anggaran 2019.
Kegiatan itu merupakan suatu kewajiban yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Karena, sarana untuk mengetahui seberapa besar penyerapan, pengunaan dan pelaksanaan anggaran pembangunan belanja daerah.
“Sebagai pertanggungjawaban baik secara administratif, maupun bukti riil pelaksanaan kegiatan. Maka pemerintah Kabupaten Barito Utara bertekad, untuk dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” tutur H Nadalayah.
Tekad itu, katanya untuk meraih kembali WTP atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara yang keenam kalinya pada tahun 2020 ini, atas penggunaan anggaran tahun 2019 lalu.
Nadalsyah berharap, agar seluruh perangkat daerah lingkup pemerintahan Kabupaten Barito Utara, dapat mempersiapkan diri dan pro aktif saat tim audit melakukan pemeriksaan.
Sementara itu, Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Kalteng, Ade Iwan Ruswana menyampaikan apresiasi kepada para Kepala Daerah, yang telah menyampaikan LKPD audit sebelum tanggal waktu yang telah ditentukan yakni 31 Maret 2019.
Selain itu, harapnya, senantiasa aktif dalam meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan laporan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.
Ade juga menyampaikan, bahwa ke 3 kabupaten yang menyerahkan LKPD saat ini dalam capaian opini sampai dengan LKPD tahun anggaran 2018 lalu. Semua meraih hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), “Barut dan Kobar telah 5 kali mendapat WTP sedangkan Bartim 3 kali,” tukas Ade. (shp/beritasampit.co.id).
