Dewan Minta Pemkot Palangka Raya Perhatikan Literasi Digital Bagi Masyarakat

M.Slh/BERITA SAMPIT - Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung

PALANGKA RAYA – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya memintanya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) setempat agar dapat melakukan sosialisasi terhadap literasi digital kepada masyarakat.

Terkait hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung dengan alasan untuk mendukung akselerasi digitalisasi termasuk digitalisasi sistem pembayaran yang telah dilakukan pihak perbankan.

“Ini sebetulnya membutuhkan sistem keamanan yang mumpuni, selain kita bicara pengembangan infrastrukturnya. Tetapi tidak kalah penting adalah literasi digital literasi, bagaimana mengajarkan masyarakat agar dapat menerima serta memahami sepenuhnya transisi sistem keuangan konvensional menuju digitalisasi,” terang Nenie A Lambung, Kamis 14 April 2022.

BACA JUGA:   Legislator Ini Ajak Masyarakat Manfaatkan Pekarangan Rumah Untuk Tanam Cabai atasi Kenaikan Harga

“Harus ada keseimbangan antara infrastruktur dan pemahaman mendalam dari masyarakat selaku pengguna. Apalagi saat ini Pemerintah Kota juga perlahan-lahan mulai menerapkan sistem digitalisasi keuangan, salah satunya ada program pembayaran non tunai melalui QRIS di Pasar Wadai Ramadan. Ini terobosan yang harus diapresiasi juga,” sebutnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, adanya gap terhadap literasi digital di masyarakat, termasuk di bidang keuangan digital. Maka akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan produk keuangan digital. Namun tidak memiliki kemampuan, sehingga terjebak pada masalah seperti yang ramai beberapa waktu lalu yakni terkait dengan pinjaman online.

BACA JUGA:   Sigit K. Yunianto: Festival Budaya Isen Mulang Berdampak Positif pada Perekonomian

Dimana, sambung Nenie, Pemerintah Pusat hingga daerah telah merencanakan arah kebijakan sistem pembayaran, terutama yang terkait dengan akselerasi digitalisasi di tahun ini. Seperti Integrasi, Interkoneksi dan Interoperabilitas pembayaran digital melalui BIFAST, SNAP dan menambah pengguna QRIS hingga penerbitan digital rupiah.

“Saya berharap agar ada literasi yang lebih luas, sehingga tidak ada permasalahan dalam pergeseran budaya sistem keuangan ini yang bisa berdampak negatif bagi masyarakat Kota Palangka Raya,” tutup Nenie A Lambung.

(M.Slh/beritasampit.co.id)