JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan rencana kerja pemerintah (RKP) pada 2023 diarahkan kepada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Sesuai arahan Presiden, tema Rencana Kerja Pemerintah 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2022 di Jakarta, Kamis 28 April 2022.
Hal ini sejalan dengan Indonesia yang masih menghadapi tantangan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia.
Terlebih lagi, konflik Rusia dan Ukraina juga menimbulkan dampak permasalahan baru antara lain gangguan rantai pasok hingga kenaikan harga komoditas dan energi.
Suharso menuturkan sejauh ini berbagai indikator penting dalam negeri terus menunjukkan perbaikan sehingga menjadi satu optimisme untuk melakukan percepatan pemulihan.
“Ini dibutuhkan sehingga tumbuh dan menuju perkembangan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Oleh sebab itu, RKP tahun depan yang didorong untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan akan didorong melalui beberapa target sasaran pembangunan.
Target sasaran pembangunan tahun depan itu meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9 persen, tingkat pengangguran terbuka antara 5,3-6 persen, ratio gini 0,375 dan penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen.
Kemudian, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,31, tingkat kemiskinan 7,5 persen, nilai tukar petani 103-105, dan nilai tukar nelayan 106-107.
Selain itu, dalam RKP 2023 turut ditetapkan beberapa major project yang memiliki peran signifikan dalam mendukung capaian prioritas nasional.
“Major project ini disusun dengan penguatan mekanisme clearing house perencanaan untuk menjamin kemanfaatan output pembangunan bagi masyarakat sehingga tidak hanya share namun deliver,” jelas Suharso.
Beberapa major project tersebut adalah kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata serta akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
Selanjutnya, reformasi perlindungan sosial, reformasi sistem kesehatan nasional, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting serta wilayah adat Papua.
Terakhir, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, serta pembangunan fasilitas pengolahan limbah. (Antara/beritasampit.co.id).
