SAMPIT – Insiden antrian pencetakan blanko KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) belum lama ini menuai pro dan kontra ditengah masyarakat.
Hal ini juga menyita perhatian jajaran Komisi III DPRD Kotim yang sebelumnya menyatakan memanggil Disdukcapil untuk meminta penjelasan termasuk mencari solusi terkait perihal tersebut.
Tepatnya pada hari ini Kamis 09 Januari 2020 pagi ini Komisi III dengan dipimpin langsung Ketua Komisi yakni H Sanidin bersama dinas terkait akhirnya melakukan rapat koordinasi guna menyerap langsung segala kendala yang dihadapi oleh Disdukcapil dalam masalah pelayanan kependudukan tersebut.
Melalui paparannya Kepala Dinas Dukcapil Agus Tripurna Tangkasiang menyampaikan kendala yang dihadapi oleh Disdukcapil dalam menyalurkan atau melakukan pencetakan KTP-el terkendala aturan Kementrian Dalam Negeri khususnya berkaitan dengan retribusi ke Kotawaringin Timur yang jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan dari program yang sudah ada dinas terkait.
“Kami di Dukcapil terbentur dengan aturan pusat, berkaitan dengan retribusi dimana kami biasanya meminta atau mengajukan dengan jumlah 20 ribu misalnya, namun di kasih hanya 500 keping blanko, lalu di kasih 1000 dan seterusnya,” ungkap Agus memaparkan kepada jajaran Komisi III dalam rapat kerja tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim H Suprianto menjelaskan segala permasalahan yang terjadi di Disdukcapil tidak luput dari peninggalan Kadis yang terdahulu.
Menurutnya dalam hal ini apa yang terjadi di Dukcapil Senin lalu adalah puncak dari keresahan masyarakat terhadap permasalahan yang ada selama ini.
“Karena ini urusannya berbenturan dengan aturan pusat memang apalah daya Disdukcapil, akan tetapi kami berharap sistem penyalurannya di perhalus agar tidak terjadi kecemburuan sosial hingga akhirnya memicu konflik,” tukasnya.
(drm/beritasampit.co.id)
