JAKARTA— Komisi Hukum DPR RI meminta Kapolri Jenderal Idham Azis untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi secara terbuka dan komprehensif mengenai permasalahan terkait kedatangan 49 TKA asal China di Bandara Haluoleo Kendari pada Minggu (15/3/2020), lalu.
Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Supriansyah dalam konferensi pers di Media Center Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, (17/3/2020).
Supriansyah juga mengingatkan kepada Kapolri dan jajarannya untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel, transparan dan berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Ini penting untuk menghindari perdebatan yang berpotensi menimbulkan keresahan atau keadilan di tengah-tengah masyarakat,” tandas Supriansyah.
Senada dengan Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Habiburokhman yang meminta kepada Polri dan jajarannya agar sebagai aparatur di bidang hukum lebih cermat dalam memberikan informasi kepada masyarakat ditengah merebaknya virus corona di Indonesia.
“Supaya tidak membuat gaduh masyarakat,” ujar Habiburokhman.
Kendati demikian, Komisi III DPR sepakat berencana memanggil Kapolri Jenderal Idham Azis setelah masa reses usai pada 23 Maret 2020 mendatang.
Mereka akan meminta penjelasan Kapolri terkait beberapa keterangan yang telah dilontarkan oleh Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Merdi Syam yang dinilai bertentangan dengan pernyataan resmi daripada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait kedatangan TKA baru dari provinsi Hainan China itu.
“Ini dilakukan supaya tidak ada lagi kira-kira perbedaan-perbedaan pendapat dari Kementerian Hukum dan HAM dengan aparat keamanan di seluruh wilayah NKRI,” pungkas pungkas Supriansyah.
(dis/beritasampit.co.id)
