PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini sudah diraih 6 kali berturut-turut oleh Pemprov Kalteng sejak 2014.
WTP yang dicapai tersebut merupakan pembuktian dari komitmen kinerja ASN di lingkungan Pemprov Kalteng yang akuntabel dan transparan. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kalteng mengapresiasi prestasi tersebut.
“Perlu digaris bawahi bahwa WTP yang diraih bukanlah ahkir dari segalanya. Namun hal ini menjadi starting point atau dasar pijakan untuk pengambilan kebijakan demi mewujudkan kemajuan pembangunan Kalteng BERKAH ke arah yang lebih sejahtera dan berkelanjutan,” kata Ketua DPD GMNI Kalteng, Kristoper Leonardo.
Sementara menurut Sekretaris DPD GMNI Kalteng, Andrew Claudeo F. Simamora, hal yang perlu disadari pula oleh para pengelola keuangan negara, WTP yang diraih jangan hanya menjadi sebatas prestasi diatas kertas saja tetapi perlu adanya langkah-langkah maupun kebijakan selanjutnya sebagai bukti nyata Pemprov Kalteng dalam mengupayakan pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera.
Ada empat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu pertama, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW), yang disajikan sesuai dengan standar akutansi pemerintahan dan kewajaran bukan berarti kebenaran atas transaksi.
Kata Andre, opini dari BPK atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah suatu lembaga negara atau pemerintah daerah tertentu terdapat korupsi atau tidak, apabila diketemukan korupsi tetap akan diproses oleh aparat penegak hukum sesuai undang-undang yang berlaku.
Selain itu, Wakil Ketua Bidang Kominfo DPD GMNI Kalteng Daniel Olan G berharap, kiranya melalui pencapaian WTP ini menjadi penyemangat bagi Pemprov Kalteng untuk menjangkau pembangunan di bidang lainnya yang masih belum terealisasikan sepenuhnya.
“Selama tekad dan komitmen yang kuat bersama membangunan daerah ini maka tidak ada yang tidak mungkin akan tercapainya kesejahteraan masyarakat Kalteeng yang berkesinambungan,” kata Daniel melalui rilis yang diterima. (Hardi/beritasampit.co.id).
