Waka MPR Mempertanyakan Anggaran Bansos 2021 yang Turun Rp 27 T

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (dok Istimewa)

JAKARTA– Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi program Bansos Tunai yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi.

Tetapi, Hidayat menyayangkan pengurangan total anggaran perlindungan sosial dari Rp128,9T (tahun 2020) menjadi Rp110 Triliun (anggaran tahun 2021).

Dan secara khusus, bansos tunai dari Rp 39 T (tahun 2020) menjadi Rp 12 Triliun (tahun 2021), atau berkurang sebesar Rp 27 Triliun.

“Seharusnya pemerintah menambahkan anggaran bantuan sosial, bukan malah memotongnya,” tutur Hidayat, Rabu, (6/1/2021).

Politisi PKS mengatakan selain mengembalikan kepercayaan rakyat akibat korupsi dana program bansos, yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara, juga untuk meringankan beban akibat covid-19.

BACA JUGA:   Di Gorontalo, Fadel Sebut Kepala Daerah Harus Bersih, Transparan dan Profesional

“Pandemi Covid 19, mengakibatkan lonjakan jumlah pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan yang masih akan terbawa hingga tahun 2021,” imbuh Hidayat.

Karenanya, Hidayat meminta Mensos baru Tri Rismaharini, dan Kemensos sebagai pelaksana anggaran untuk memprioritaskan perjuangan peningkatan anggaran perlindungan sosial dan bansos tunai, minimal sama dengan tahun 2020.

Selain itu, Hidayat bilang mensos juga harus memastikan validitas data penerima bansos, dan menjaga agar benar-benar tidak terjadi pemotongan bantuan di lapangan.

BACA JUGA:   Kolaborasi dan Gotong-royong Merupakan Solusi Hadapi Perubahan

“Pada dasarnya saya apresiasi peluncuran bansos tunai yang menggantikan bansos sembako, tapi setelah saya cek, kenapa anggarannya berkurang besar sekali hingga Rp 27 Triliun? Artinya akan banyak penerima bansos 2020 yang belum bangkit ekonominya akibat covid-19, malah makin banyak lagi yang tidak mendapatkan bantuan tunai dari Pemerintah,” pungkas Hidayat Nur Wahid.

(dis/beritasampit.co.id)