PALANGKA RAYA – Ketua akses dan CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat Indonesia (INKUR), Suroto mengungkap terkait jebakan pertumbuhan ekonomi konstan yang hanya tumbuh rata-rata lima persen selama setengah abad.
Utang plus komitmen untuk infrastruktur fisik sebagai faktor endorsement untuk foreign direct investment (FDI) di sektor komoditi ekstraktif serta oligopsoni pasar sehingga menurunnya kepemilikan lahan per kapita, importasi pangan, defisit neraca perdagangan dan pembayaran.
Oleh sebab itu menurutnya kondisi sosial ekonomi Indonesia, kemiskinan dan pengangguran, rasio kekayaan pendapatan, krisis konjungtur serta pandemi dalam ketimpangan kekayaan 82 persen dari 173 juta orang dewasa Indonesia hanya memiliki kekayaan di bawah 10.000 dolar amerika yang jauh di atas rata rata dunia hanya 58 persen.
Lebih lanjut Suroto menjelaskan bahwa 1.1 persen dari orang dewasa hanya memiliki kekayaan di atas 100.000 dolar amerika. Jauh sekali dibanding rata-rata dunia yang 10.6 persen bahkan rasio kekayaan Indonesia 0,83 atau 1 persen. 45 persen orang kuasai kekayaan nasional.
Urgensi koperasi sebagai alat untuk melakukan redistribusi kepemilikan dan pendapatan secara demokratik penciptaan pendapatan dan hilangkan ketidakseimbangan distribusi harta milik penyebab utama kemiskinan dalam perkuat infrastruktur sosial serta bargaining masyarakat untuk menciptakan daya lestari pembangunan.
Dimensi koperasi makro ideologi, mikro adalah organisasi, gerakan perubahan sosial, wahana individualita alasan adanya koperasi tempatkan manusia lebih tinggi dari modal bangun persamaan, sehingga mendorong kemandirian diri dengan cara kerjasama.
“Sehingga kemanusiaan dan alam cooperativism masyarakat luas dapat mengontrol ekonomi lebih adil, demokrasi yang dapat bekerja di dalam sistem pasar ekonomi musti punya tujuan sosial memberikan manfaat lebih luas bagi setiap orang untuk terlibat dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsi secara adil,” terang Suroto, Sabtu 20 Maret 2021.
Dirinya Pun menambahkan bahwa koperasi merupakan perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan, aspirasi sosial, ekonomi dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka kelola serta awasi secara demokratis.
“Koperasi didasarkan pada nilai menolong diri sendiri, tanggungjawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas, menjunjung nilai etis pendirinya seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap orang lain dan komunitas lingkungan,” tuturnya.
Kondisi koperasi dunia dan Indonesia meliputi Rp 1 miliar anggota yang bergerak di seluruh sektor ekonomi termasuk sektor publik, di Indonesia sendiri didominasi sektor keuangan mikro, sehingga kontribusinya kedepan sangat kecil dan didominasi quasi koperasi.
“Kebijakan fiskal kita harus mampu memberdayakan ex. pendataan minimum warga mendorong akselerasi reforma agraria, korporasi, sehingga korporatisasi BUMN, BUMDES dan PSO mendorong munculnya koperasi generasi baru multi pihak,” ungkapnya.
Demokrasi politik yang minus demokrasi ekonomi hanya lahirkan oligarki dan plutokrasi, kuasa di tangan para elit politik, elit kaya, koperasi modular canggih, futuristik yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi secara berkeadilan yang berkelanjutan. (M.Slh/beritasampit.co.id).
