JAKARTA– Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Kementerian BUMN mematuhi instruksi Presiden Jokowi terkait keikutsertaan UMKM dalam proyek-proyek garapan BUMN.
Pasalnya, kata Darmadi, pasca adanya instruksi Presiden Jokowi tersebut belum ada realisasi nyata dari BUMN-BUMN.
“Sesuai janji Presiden proyek dibawah Rp100M harus diberikan ke swasta. Bahkan Erick Thohir sendiri menyatakan bahwa nilai proyek yang digarap BUMN dibawah Rp14M harus diberikan ke UMKM. Untuk itu, kita minta Menteri BUMN agar merealisasikan kedua hal tersebut. Terutama ke UMKM,” tegas Bendahara Megawati Institute itu kepada wartawan, Rabu (31/03/2021).
Darmadi kembali menekankan, keberadaan UMKM sudah semestinya didukung dan ditopang serta diberikan ruang atau kesempatan dalam pembangunan perekonomian bangsa ini.
Selain sebagai amanat konstitusi, kata dia, keberadaan UMKM itu sendiri menjadi bagian penting dalam konsep ekonomi Pancasila yang berbasis kerakyatan.
“Yang jelas UMKM harus dibela dan itu sesuai dengan demokrasi ekonomi yang tertuang dalam Tap MPR no.16/1998,” tandas Politikus PDIP itu.
Darmadi mendesak agar board direction BUMN-BUMN yang belum mematuhi atau mengimplementasikan keinginan Presiden Jokowi itu agar segera dievaluasi.
“Segera direksi yang masih menolak menjalankan perintah tersebut untuk di evaluasi bila perlu di copot saja,” pungkas Darmadi Durianto.
(dis/beritasampit.co.id)
