JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta, Kamis 10 Maret 2022 yang salah satunya membahas soal polemik penundaan Pemilu 2024.
“Terus terang saja kami mendiskusikan hal itu,” kata Surya Paloh kepada wartawan usai pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam.
Menurut dia, meski ada perbedaan perspektif atau pandangan di antara kedua parpol terkait penundaan pemilu, namun mereka sepakat untuk tidak mempermasalahkan perbedaan itu berkepanjangan.
“Tidak perlu ada satu dikursus yang berkepanjangan. Silakan kalau memang para pihak bisa meyakini bahwasanya konsepsi gagasan tawaran pikiran itu bisa berjalan dan diteruskan. NasDem tetap menghargai, tapi NasDem tentunya sama saudara saya dari keluarga besar DPP Golkar, tidak ada perbedaan di antara kita,” kata Surya.
Dia pun berharap perbedaan pandangan terkait penundaan pemilu tidak menjadi polemik ke depan.
“Jadi tidak ada polemik masalah ini lagi ke depan karena kami menyadari tetaplah sisa energi yang kita miliki harus bisa kita curahkan fokuskan untuk lebih produktif. Kita menghadapi sebuah ancaman resesi baru karena pergolakan dunia yang ada terjadi di dunia internasional,” papar Surya.
Dia menambahkan partainya tidak akan proaktif untuk menggalang pembahasan penundaan Pemilu 2024 di antara para ketua umum partai koalisi.
Namun, jika diminta saran, ia memastikan akan memberikan masukan sesuai komitmen NasDem menolak penundaan pemilu.
“Saya tidak mengambil posisi proaktif. Saya sudah menjelaskan sikap Partai NasDem yang jelas di tengah-tengah publik. Tapi kalau saya diminta sebagai kakak, sebagai senior, tentu saya harus ambil inisiatif itu, kita lihat ke depannya,” kata Surya.
Sementara itu, Airlangga Hartarto menyebutkan sikap Golkar terhadap wacana penundaan pemilu berasal dari aspirasi masyarakat.
“Dari Partai Golkar kami sudah sampaikan bahwa pertama tentu di masyarakat ada suara-suara yang harus kami serap,” katanya.
Kedua, sudah bahas juga bahwa politik itu adalah kesepakatan dengan para ketua umum partai dan banyak hal yang harus dibahas, terutama ketua-ketua umum partai yang mendukung Presiden Jokowi.
Terlebih, Presiden Joko Widodo tetap menghargai adanya perbedaan pandangan atau pendapat, selama sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada, sehingga tentu biasanya dalam hal-hal tertentu komunikasi antarpimpinan partai politik menjadi penting,” kata Airlangga. (Antara/beritasampit.co.id).
