DPR Dukung Penguatan Dewan Energi Nasional Terkait Penurunan Emisi Menuju Netral Karbon 2060

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin

JAKARTA– Komisi VII DPR RI mendesak Kepada Badan Geologi Balitbang Kementerian ESDM RI untuk dapat memprioritaskan program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat yakni kegiatan mitigasi bencana dari semua aspek di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat RDP Komisi VII DPR bersama Dirjen Minerba, Badan Geologi Balitbang Kementerian ESDM dan Sekjen ESDM di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, (7/6/2022).

Komisi VII DPR juga berharap Kementerian terkait realisasikan angggaran TA 2022 dan RAPBN 2023 serta mencarikan solusi atau pengganti program bermanfaat lainnya seperti identifikasi sumber air bersih bagi masyarakat dengan kolaborasi manfaatnya dengan tepat guna.

BACA JUGA:   Strategi Sukses Swasembada Beras Perlu Diadopsi untuk Komoditas Pangan Lain

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendorong Sekjen Eselon I Kementerian ESDM yang bertanggungjawab untuk melakukan langkah-langkah yang perlu termasuk konsultasi dan koordinasi dengan Komisi VII RI.

“Hal itu sebagai implikasi dari terbentuknya UPT Balai Besar seperti pengaturan kepegawaian, aset, prioritas yang termuat dalam tata kelola kelembagaan,” beber Mukhtarudin.

Selain itu, Mukhtarudin mengatakan Komisi VII DPR RI dalam hal in mendukung penguatan kelembagaan Dewan Energi Nasional berperan aktif mendorong pencapaian target Bauran Energi Nasional dan target Net Zero Emission atau netral karbon di tahun 2060, mengingat transisi energi adalah salah satu agenda prioritas Negara.

BACA JUGA:   Jenazah Hermanto Dardak Dimakamkan di TMP Kalibata Pada Minggu Pagi

“Penguatan kelembagaan penting, maka kami Komis VII terus mendorong. Dan saya yakin target ekonomi hijau Indonesia di tahun 2060 bisa tercapai,” pungkas Mukhtarudin.

Dalam RDP tersebut, Komisi VII DPR RI terus mendorong kepala Badan Geologi Kepala Balitbang ESDM dan Sekjen Dewan Energi Nasional Kementerian ESDM untuk terus pro aktif berkoordinasi dan melibatkan Komisi VII DPR RI dalam pelaksanaan program kegiatan termasuk perencanaan, revisi peraturan yang membatasi, serta dalam menghadapi kendala kendala mengimplementasikan program-program di lapangan.

(dis/beritasampit.co.id)

(Visited 5 times, 1 visits today)