PALANGKA RAYA – Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Universitas Palangka Raya Permutih Imam Basar menyoroti terkait kegiatan KKN Kebangsaan ke-10 yang diselenggarakan di UPR.
Hal yang harusnya tidak dilakukan oleh pihak akademisi dalam hal ini panitia pelaksana KKN Kebangsaan untuk mengundang seorang tokoh partai politik masuk kedalam kampus dan menyampaikan materi pada pembekalan KKN Kebangsaan.
Perlu diketahui bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan merupakan kegiatan untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. KKN Kebangsaan dilaksanakan setahun sekali secara bergantian oleh BKS PTN di wilayah barat dan KPTN KTI di wilayah timur dengan melibatkan semua perguruan tinggi.
Kegiatan KKN berupa integrasi dari kurikulum dan pengalaman belajar mahasiswa sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan softskill, mematangkan kepribadian guna menumbuhkan jiwa kebangsaan.
Universitas Palangka Raya ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan besar ini, tentu ini menjadi sebuah kebanggaan untuk Keluarga Besar UPR karena mampu melaksanakan hajatan bergengsi ini.
Imam selaku Presma menyampaikan pelaksanaan kegiatan KKN ini ada sebuah problema yang mencoreng nilai-nilai dari spirit Akademik yang disandang Perguruan Tinggi karena memasukkan unsur-unsur politik praktis di dalamnya. Mahasiswa sebagai kalangan muda intelektual harus mampu berperanan penting dalam menjaga nilai-nilai kritis.
“Kami menegaskan posisi mahasiswa sebagai Iron stock, agent of change, guardian of value, moral force serta social control menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran besar dalam menjamin sterilnya kampus dari agenda-agenda politik praktis yang mencoba masuk dan mengoyak marwah Universitas sebagai penyelenggara Pendidikan,” kata Imam, Rabu 20 Juli 2022.
“Untuk memaksimalkan peran mahasiswa tersebut diperlukannya pemikiran kritis dan tindakan progresif yang diwujudkan secara nyata dan bukan kata belaka dalam upaya menjaga kesucian kampus,” sambungnya.
Ia juga menyoroti bahwa dengan diundangkannya salah satu tokoh parpol itu tidak sesuai dengan kapasitasnya dan mencoreng para guru besar yang harusnya lebih kompeten. “Diundangnya Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). ini tidak sesuai kapasitasnya, sehingga mencoreng para guru besar yang sebenarnya lebih kompeten dalam bidangnya,” tambahnya
Dengan mengundang pengurus parpol ke kampus bisa diartikan sebagai penegasan bahwa Ketua panitia penyelenggara sedang salah berpikir dalam menjaga kesucian kampus. Imam juga menyayangkan statement yang disampaikan oleh ketua pelaksana terkait mengundang seluruh parpol dalam pembukaan kegiatan KKN Kebangsaan.
“Ditambah statement beliau di media menyatakan bahwa mengundang seluruh partai politik sangatlah keliru, karena KKN kebangsaan ini adalah kegiatan akademik, kenapa harus mengundang parpol masuk dan terlibat kedalam, dan kita sangat menyayangkan kenapa didalam forum akademik mengundang tokoh tokoh partai politik,” tegas Imam.
Menurutnya mahasiswa sebagai wadah untuk merawat perjuangan dan pemikiran kampus harus menjaga agar tidak terlalu jauh terseret arus yang salah. Lalu yang terakhir bahwa Presma Bem UPR melayangkan surat debat terbuka kepada pihak penyelenggara ataupun pihak rektorat.
“Kami menyatakan kekecewaan dan akan mengambil Langkah selanjutnya kami akan menempuh gerakan intelektualitas sebagaimana gerakan mahasiswa seharusnya, yaitu kami Bem UPR melayangkan surat terbuka dan harapan kita bersama ini dapat disambut dengan baik,” tutup Imam. (RMP/beritasampit.co.id).
