MUARA TEWEH- Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara mengenai perubahan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang di gelar Senin 1 Agustus 2022, ditunda.
Lantaran fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menarik diri tidak bersedia untuk dipilih dan memilih.
“Rapat paripurna AKD ini akan diulang dan ditunda pengumuman nya, kembali dilakukan musyawarah mufakat,” ujar Sastra Jaya saat memimpin rapat paripurna.
Fraksi PKB yang memiliki empat anggota nya di DPRD Barito Utara merupakan salah satu alat penentu, tak bersedia lagi memimpin salah satu AKD. Alasannya ingin fokus memberi pelayanan kepada masyarakat.
“Kita dari fraksi PKB ingin fokus untuk memberi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ketua fraksi PKB Benny Siswanto saat diwawancarai usai paripurna.
Untuk itu, peserta rapat paripurna DPRD, sepakat AKD akan di jadwal ulang pada pembahasan dan paripurna berikutnya.
Benny mengatakan, ini sudah kesepakatan fraksi untuk menarik diri dari hak memilih dan hak dipilih dari AKD.
Sebab kata dia, mereka dua anggota juga sudah pernah ditugaskan sebagai anggota Badan Kehormatan (BK) dan sebagai sekretaris komisi.
Selain itu langkah diambil fraksi PKB adalah demi keselarasan, keharmonisan dalam lembaga DPRD. Maka diambil sikap menarik diri dari hak memilih dan hak dipilih menjadi kandidat pengurus dalam perubahan komposisi AKD.
Dia juga menegaskan, sebenarnya fraksi mereka tidak berambisi menduduki jabatan didalam AKD, walaupun dinilai mampu dan memenuhi syarat.
Alasan menarik diri dari hak memilih dan dipilih pun bukan karena anggota di fraksi PKB tidak mampu. Buktinya, kata Benny ia memperoleh 25 suara ketika di calonkan menjadi ketua BK, dan satu lagi anggota nya lagi memperoleh suara terbanyak sebagai ketua komisi.
“Artinya kita mampu dan dipercaya, akan tetapi keputusan fraksi kami bulat biar tidak terjadi perpecahan didalam dan karena fraksi kami PKB juga sebagai penentu, kami menarik diri. Itu lebih baik dan sekarang sudah tidak ada beban lagi,” ujarnya.
“Sebenarnya kami mampu, tapi ini sudah kesepakatan fraksi dan jalan terbaiknya memang begini. Sepenuhnya kami menyerahkan kepada forum lembaga untuk mengambil keputusan,” pungkasnya. (isk).
