MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara menggelar rapat paripurna yakni penyerahan pidato pengantar Bupati tentang rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2023, Selasa 11 Oktober 2022.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Mery Rukaini didampingi Wakil Ketua II Sastra Jaya, dihadiri Bupati Barito Utara Nadalsyah dan Sekretaris Daerah Muhlis, sejumlah anggota DPRD, unsur FKPD, Kepala Perangkat Daerah, serta undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Bupati Barut Nadalsyah menyampaikan rancangan KUA PPAS 2023 mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah tahun 2018-2023 yang bertumpu pada percepatan pembangunan daerah sebagai landasan pencapaian agenda pembangunan daerah dan disinergikan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional.
Dilanjutkan lagi, penyusunan APBD tahun anggaran 2023 sebagimana tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yakni peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Maka Pemkab Barut dalam menyusun anggaran belanja harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing, mendanai pelaksanaan urusan Pemda yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Covid-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi,” ujar Nadalsyah.
Sementara untuk mengakomodir dan membiayai prioritas pembangunan tahun 2023, telah disusun rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Barut tahun anggaran 2023 dengan rincian pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar 1,9 triliun rupiah.
“APBD tahun anggaran 2023 direncanakan seimbang antara pendapatan daerah dan belanja daerah, tidak ada defisit atau surplus anggaran,” ungkap Nadalsyah.
Rancangan tersebut menurut Bupati, disesuaikan antara sumber daya daerah dengan prioritas pembangunan yang diinginkan sebagai suatu proses penentuan masa depan Kabupaten Barito Utara. (isk)
