JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong agar kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dapat semakin mandiri dengan mendukung pengelolaan hutan yang lestari lewat hasil hutan bukan kayu (HHBK)
“Kita memang berharap KPH ini bisa mandiri. Tidak bisa hanya mengandalkan anggaran proyek atau anggaran dari pemerintah. Oleh karena itu, dengan hasil-hasil hutan bukan kayu, kita berharap mereka bisa survive ke depan,” tutur Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK, Agus Justianto ketika ditemui di Festival Forest Investment Program (FIP) 2022 di Jakarta, Rabu 26 Oktober 2022.
Dia mengemukakan KHLK terus memperkuat kelembagaan dan pengelolaan hutan terdesentralisasi, salah satunya melalui FIP 2.
Lewat program itu dilakukan penguatan kapasitas KPH dan masyarakat lokal untuk pengelolaan hutan berkelanjutan yang berbasis masyarakat di tingkat tapak.
FIP 2 telah terimplementasi di sepuluh areal KPH yang memfasilitasi 95 kelompok tani hutan (KTH) di delapan provinsi yang merupakan wilayah sasaran. Fasilitasi itu merupakan model pengembangan usaha kehutanan berbasis masyarakat yang nantinya dapat dilaksanakan di luar lokus FIP 2.
Hasilnya, kata Agus, terdapat aset pengetahuan, teknologi dan berbagai produk HHBK yang dihasilkan oleh KPH dan KTH.
Pengembangan kapasitas itu juga terus dilakukan KPH Lakitan Bukit Cogong yang berada di Sumatera Selatan.
Kepala KPH Lakitan Bukit Cogong Edi Cahyono menyampaikan bahwa pihaknya mempersiapkan lokasi untuk menampung produk-produk KTH.
Ditemui dalam acara yang sama, Edi Cahyono mengaku KPH Lakitan Bukit Cogong juga terus memastikan keberlanjutan dari pengembangan yang telah dilakukan bersama KTH untuk memastikan kemandirian.
Salah satunya dengan menarik investasi untuk meningkatkan HHBK oleh KTH binaannya, yang kini sedang dimulai dengan produk madu mereka yang mendapat ketertarikan dari pihak swasta.
“Bahkan, ada penawaran dari swasta meminta skala cukup besar,” ujarnya. (Antara).
