SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengikuti pembukaan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasi Elektronik (SPBE) di Palangka Raya, Rabu 16 Mei 2023.
Pemkab Kotim yang dihadiri langsung oleh Bupati Halikinnor, Wakil Bupati Irawati serta Sekretaris Daerah Fajrurrahman mengikuti penandatanganan serta arahan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Dalam kesempatan ini saya menghadiri kegiatan penandatanganan komitmen bersama Bupati, Wali Kota dan Gubernur Kalteng dalam rangka mendukung pembenahan implementasi reformasi birokrasi tematik di Palangka Raya,” ungkap Bupati Kotim Halikinnor, Rabu 17 Mei 2023.
Dirinya berharap dengan adanya penandatanganan komitmen bersama secara simbolis itu juga dapat mewujudkan sistem birokrasi aman, nyaman dan sehat guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat.
Sementara itu, Gunernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutannya mengatakan bahwa Reformasi Birokrasi adalah sebuah keharusan, untuk mewujudkan good and clean governance tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Sehingga memacu percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang prima dan profesional serta bersih dari praktik KKN.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat mendukung kebijakan Reformasi Birokrasi. Terlebih lagi, dengan diterbitkannya Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pelaksanaannya dipertajam melalui Reformasi Birokrasi Tematik, agar kinerja birokrasi secara kolaborati memberi dampak lebih besar ke masyarakat,” bebernya.
Fokus utama dalam Reformasi Birokrasi Tematik tersebut, yaitu: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden seperti peningkatan belanja produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.
“Kebijakan tersebut harus kita dukung, terlebih dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau Era Digitalisasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi bagian penting dalam Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia Berbasis Digital, yang mampu menghadirkan pelayanan publik berkualitas dan mudah diakses masyarakat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, upaya percepatan penerapan SPBE harus kita genjot bersama, sebagai bentuk komitmen kita untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong keterbukaan informasi publik, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.
“Untuk mewujudkan percepatan penerapan SPBE di Kalimantan Tengah, saya berharap semua instansi dan stakeholders terkait mengesampingkan ego sektoral, saling bersinergi dan berkolaborasi, bersama-sama menghasilkan satu dorongan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan yang lebih terdigitalisasi dan terintegrasi,” pintanya.
(Jimmy)
