SAMPIT – Jalan dalam kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, bisa terancam rusak lagi. Pasalnya kendaraan angkutan berat seperti truk mengangkut buah sawit, CPO, karnel, kontainer serta pupuk sangat leluasa melintas di jalan kota, seiring tidak adanya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten, khususnya instansi terkait.
“Sangat disayangkan jalan HM Arsyad ini baru saja dibangun dan diaspal, biayanya juga sangat besar, kalau truk angkutan dengan tonase besar dibiarkan leluasa melintas, kemungkinan jalan ini akan rusak dan berlubang lagi,” ujar Zukifli, salah seorang warga Sampit, Senin 14 Agustus 2023.
Bukan hanya di jalan HM Arsyad, truk-truk angkutan berat tersebut juga sangat bebas melintas di jalan Tjilik Riwut, dan mereka kebanyakan memilih waktu dipagi atau malam hari beroperasi.
Peringatan pemerintah kabupaten yang melarang angkutan berat melintas jalan dalam kota, sepertinya tidak lagi menjadi aturan yang wajib ditaati seiring lemahnya pengawasan dan tidak ada tindakan tegas kepada sopir maupun pemilik angkutan tersebut.
“Jangan hanya pencitraan saja, saat ditegur Bupati baru bergerak melakukan penertiban, sama juga saat di viralkan oleh warga, baru melakukan razia di lapangan,” kata Siah, salah seorang warga jalan Tjilik Riwut Sampit.
Padahal melalui surat Bupati Kotim yang diterbitkannpada tahun 2022 lalu, dengan tegas untuk pengalihan rute jalan khusus kendaraan angkutan kontainer, peti kemas, CPO, Karnel, TBS dan kendaraan ekspedisi dengan menggunakan kendaraan fuso serta kendaraan pengangkut alat berat untuk tidak lagi memasuki atau melintas ruas-ruas jalan didalam kota.
Kemudian, untuk jalan lingkar selatan sebagai jalur alternatif yang bisa dilintasi kendaraan berat saat ini kondisinya masih fungsional.
Namun diharapkan jalur ring road itu biasa berfungsi dengan maksimal, apalagi rencanaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dikabarkan telah menganggarkan Rp30 miliar untuk rekonstruksi jalan tersebut.
Semoga saja Pemkab Kotim tidak lagi PHP dengan janji perbaikan seperti tahun-tahun sebelumnya oleh Pemprov, karena jalur tersebut benar-benar mendesak demi kemajuan ekonomi Kotim dan juga Kalimantan Tengah. (ilm)
