SAMPIT – Pelayanan kesehatan di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kian miris terhadap warga miskin yang ingin melakukan pelayanan. Tidak ada biaya dan kartu BPJS ditolak mentah-mentah.
Padahal sebelumnya Bupati Kotim Halikinnor berulang kali menyampaikan untuk yang sakit dengan keterbatasan ekonomi tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di puskesmas atau rumah sakit.
Bahkan Halikinnor menegaskan, kalau ada warga yang sakit bilang saja Bupati yang menyuruh. Kalau masih tidak dilayani, apalagi karena alasan tidak ada biaya, ia minta dilaporkan ke dirinya agar ditindak.
Hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi yang dialami Ketua Umum Mandau Telawang Pusat Ricko Kristolelu usai dirinya mendampingi NF salah satu warga Mentawa Baru Ketapang Kotawaringin Timur (Kotim) yang mengantar anaknya yang sudah sakit tiga hari ke RSUD Murjani Sampit.
Ricko mendampingi NF setelah ditolak di Puskesmas Ketapang 1 Jalan Ahmad Yani Sampit dengan. Kemudian dirinya mengantar ke RSUD Murjani Sampit ditolak lagi karena tidak bayar BPJS.
“Ibu NF ini datang ke kita menyampaikan anak nya sudah sakit 3 hari panas tidak turun, datang ke Puskesmas Ketapang 1 ditolak padahal dari pagi antri,antriannya nomor 48,” ujar Ricko Kristolelu, Selasa 9 Januari 2024.
Selanjut Ricko mendampingi ke RSUD Murjani Sampit ditolak setelah NF tidak mampu membayar untuk cek darah sebesar Rp335 ribu. Sampit dirinya sempat bersitegang dengan pihak RS.
“Menurut pihak RS dr.yuli bayar atau minta dulu keterangan tidak mampu ke RT lalu ke Kelurahan. Sempat mati pasien kalau seperti ini pelayanannya,” lanjut Ricko.
Dijelaskan NF tidak memiliki biaya untuk saat ini. Apalagi NF merupakan janda empat anak sekaligus tulang punggung keluarga setelah meninggal suaminya dua tahun lalu.
“Setelah meninggal suami beliau tidak bisa lagi bayar BPJS. Kemaren saya bawa ke RS terapung untuk diobati,” tuturnya.
Bahkan NF juga sempat mengurus BPJS kesehatan di sana juga di tolak apabila tidak memberi uang di atas Rp100 ribu. Padahal NF hanya memiliki uang Rp50 ribu.
“Tadi mau di berikan 50 ribu,tapi oknum BPJS tidak mau kalau cuma segitu aja,” jelasnya lagi.
Lebih lanjut Hari ini 9 Januari 2024 Ricko kembali menghubungi NF menanyakan terkait kelanjutan pengurusan surat keterangan tidak mampu di RT dan kelurahan setempat.
Mirisnya saat NF ke kelurahan setempat dirinya ditolak lagi karena harus ada keterangan sakit dari RS. Padahal jelas di RS Murjani Sampit ditolak.
“Bagaimana bisa ada keterangan sakit sedangkan di Puskesmas dan RS saja ditolak,” kesalnya.
Kondisi birokrasi pemerintah daerah yang membingungkan baik RS, BPJS dan Puskesmas menolak pasien yang miskin dengan alasan biaya. Kondisi membuat Ricko bertanya-tanya tentang kinerja pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.
“Sangat buruk buruk birokrasi yg ada di Kotim, semua di persulit seperti nya pengobatan hanya untuk orang kaya saja. Apa kerja Pemda nya?. Mulai dari Rumah sakit sampai dengan kelurahan,” pungkasnya.
Sampai berita ini ditayangkan sudah dilakukan konfirmasi dengan pihak rumah sakit melalui Wakil Direktur RSUD dr Murjani Sampit, dr Ahyar, namu belum ada tanggapan. (Ibra)
