PULANG PISAU – Anggota DPRD Pulang Pisau, Dewi Sartika menyebutkan sudah saatnya pemerintah daerah harus berpihak kepada masyarakat dalam persoalan yang sudah sering muncul antara masyarakat dan investor, khususnya permasalahan sengketa lahan.
“Saya rasa, sudah saatnya pemerintah berpihak untuk membela hak masyarakat dalam persoalan sengketa lahan, karena jika berkaitan dengan data dan bukti, tidak jarang masyarakat memiliki bukti lebih akurat dengan masa kepemilikan yang lebih dahulu dibandingkan perusahaan,” kata Politisi PPP Dapil III (Kahayan Kuala dan Sebangau Kuala), Kamis 25 Januari 2024.
Dari itu ia mengajak semua pihak serta perusahaan jangan sampai bertengkar dikarenakan kebijakan dari pemerintah pusat, terlebih membuat situasi daerah menjadi tidak kondusif dan banyak pihak yang dirugikan akibat situasi itu terjadi. Dengan berpihak kepada perusahaan akan membuat suasana tidak akan bisa damai, berpotensi akan selalu terjadi konflik yang berkepanjangan atas ketidakpuasan warga terhadap keputusan pemerintah setempat yang dianggap tidak adil.
“Jangan sampai hal ini juga memberatkan tugas semua pihak. Mari kita buat sejarah baru, jangan ganti rugi kepada masyarakat namun ganti untung, itu yang ditunggu tunggu oleh masyarakat,” ungkapnya.
Pasalnya, lanjut Dewi jika ganti rugi artinya masyarakat dirugikan. Namun kalau ganti untung, artinya perusahaan dan masyarakat serta pemerintah bisa bersinergi dengan baik hingga saling menguntungkan dan masyarakat bisa sejahtera, maka segala potensi konflik ke depan bisa dihentikan sedini mungkin tanpa merugikan satu sama lain, apalagi jika warga lokal memang diketahui sudah sejak lama menempati kawasan di wilayah yang telah digarap oleh perusahaan maupun investor.
“Jangan banyak mencari alasan, karena kalau sudah ada data dan buktinya artinya sudah jelas mana yang harus dibela atau didahulukan kepentingannya, seperti kejadian yang sudah-sudah ini di wilayah Pulang Pisau. Apabila kepercayaan masyarakat memang bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah seharusnya segala konflik lahan bisa ditanggulangi tanpa merugikan salah satu pihak” tegasnya.
Selama ini DPRD Pulang Pisau kata dia mengundang investor memang bertujuan untuk membantu kesejahteraan masyarakat, tapi kalau masyarakat sekitar perusahaan saja tidak sejahtera sehingga apa gunanya hadir investor. (Denny)
