PANGKALAN BUN – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Barat (Kobar) Bambang Suherman mengungkapkan keprihatinannya terkait keluhan masyarakat atas melonjaknya harga beras yang kian hari harganya semakin naik.
Dengan keprihatinannya tersebut, Bambang Suherman mendesak Pemerintah Daerah melalui dinas terkait seperti Dinas Perdagangan untuk segera melakukan inspeksi dan menggelar operasi pasar guna menstabilkan harga.
Menurut Bambang, selain kenaikan harga beras juga harga sembako lainnya ikut merayap naik. Diharapkan sebelum bulan ramadan segera dinas terkait dan Subdolog untuk bersama-sama menggelar operasi pasar atau pasar beras murah, sehubungan bulan puasa sudah diambang pintu.
“Kenaikan harga beras dan sembako lainnya , salia dipicu akan tibanya bulan Ramadhan juga terkait dengan pasca Pemilu 2024, dimana banyak caleg dan partai politik mempersiapkan stok sembako untuk masyarakat, sehingga permintaan pasar meningkat drastis,” ujar Bambang Suherman, Kamis 22 Februari 2024.
Dewan berharap agar dinas terkait dapat segera merespon kondisi ini dengan melakukan inspeksi menyeluruh terhadap rantai distribusi sembako.
Langkah ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu kenaikan harga dan mengambil tindakan yang tepat untuk menyeimbangkan pasar.
Dalam situasi yang lebih spesifik, Pangkalan Bun mengalami kenaikan harga beras yang signifikan. Harga beras yang biasanya sekitar 15 ribu per kilogram kini melonjak menjadi 18 ribu per kilogram. Kondisi ini mempengaruhi hampir semua jenis beras di pasar lokal.
Masyarakat setempat pun mulai merasakan dampak dari kenaikan harga ini, dan Dewan berharap langkah konkret dapat segera diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini.
“Kami meminta dinas terkait untuk tidak hanya segera melakukan inspeksi, tetapi juga mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga beras dan sembako di pasaran,” tegas Bambang Suherman.
Dalam mendukung upaya pemerintah, Dewan juga mengajak masyarakat untuk bersabar dan tidak panik, sambil menunggu langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah daerah.
“Kami percaya pemerintah dapat menangani situasi ini dengan bijaksana dan efektif untuk kepentingan bersama, karena pangan utu salah satu bahan pokok untuk kehidupan kita semua,” pungkas Bambang Suharman, Senin, 26 Februari 2024. (Man).
