PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, gelar rapat koordinasi (Rakor) staf ahli (Sahli) Kepala daerah se-Kalteng.
Sahli kepala daerah memiliki kedudukan yang strategis dalam membantu penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
Baik secara legalitas formal, kedudukan Sahli Gubernur, Bupati dan Walikota secara tegas terumuskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah, yakni pembentukan kelembagaan staf ahli kepala daerah (Staf Ahli Gubernur dan Staf Ahli Bupati/Walikota).
“Sahli kepala daerah mempunyai tugas menyampaikan masukan kepada kepala baerah berupa telaahan dalam bidang pemerintahan, hukum dan politik, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta kemasyarakatan dan sumber daya manusia (SDM),” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, H Nuryakin, pada Kamis 7 Maret 2024.
Nuryakin melanjutkan, Sahli juga membantu kepada daerah dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepala daerah.
Nuryakin menjelaskan, fungsi Sahli kepala daerah meliputi penyiapan telaahan pelaksanaan tugas atas petunjuk kepala daerah, penyiapan saran atas kebijakan dan rekomendasi, pelaksanaan koordinasi serta pelaporan tugas kepada kepala daerah.
“Pada prinsipnya, keberadaan Sahli diharapkan dapat membantu kepala daerah, khususnya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan beratnya beban tugas yang dipikul oleh kepala daerah,” jelas Nuryakin.
“Tentu kita harapkan adanya peningkatan peran serta Sahli, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan kepala daerah, baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota telah melalui pertimbangan dari berbagai aspek sesuai dengan bidang masing-masing staf ahli,” harap Nuryakin.
(Sya’ban)
