JAKARTA– Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengapresiasi Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang proaktif terkait kebijakan hilirisasi di tanah air.
Mukhtarudin menyampaikan hal itu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Plt Dirjen Minerba Kesdam dan Dirjen Ilmate Kemenperin di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.
“Ya, sudah proaktif, tinggal tindak lanjut percepatan implementasinya aja yang harus dipercepat,” tandas Mukhtarudin.
Karena, menurut Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini bahwa hilirisasi di sektor mineral dan batubara (minerba), telah menjadi amanat Undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
Untuk itu, Mukhtarudin berharap semua stakeholder menjadikan kebijakan hilirisasi industri ini menjadi sebuah visi misi dan kesamaan persepsi dalam percepatan hilirisasi tersebut.
“Karena sekarang banyak proyek statusnya terkendala di lapangan. Sehingga optimalisasi masih terhambat AMDAL dan lain-lain,” beber Mukhtarudin
Mengingat, Mukhtarudin bilang banyak pembangunan sejumlah proyek-proyek strategis Nasional berpotensi mundur dari target dan tidak sesuai rencana dikarenakan lambatnya stakeholder terkait.
“Saya kira, stakeholder ini yang jadi persoalan. Artinya kita perlu perlu duduk satu forum dalam rangka percepatan hilirisasi tanah air ini,” pungkas Mukhtarudin.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh proyek strategis nasional (PSN) selesai paling lambat semester I 2024.
Jokowi meminta jajarannya memperhatikan pembangunan setiap PSN agar tidak mangkrak.
“Tolong dilihat lagi, dicek lagi, betul-betul awasi pembangunannya. Jangan sampai ada yang mandek apalagi mangkrak,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan jika ada masalah terkait pembebasan lahan, pembiayaan, perizinan, harus segera dikomunikasikan. Pasalnya, kata Jokowi, banyak permasalahan yang terjadi hanya karena komunikasi yang tidak lancar.
(adista)
