SAMPIT – DPRD Kotawaringin Timur mendukung pengusutan dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi di Sampit dilakukan hingga tuntas. Hal ini untuk memastikan apakah pupuk hak petani itu benar-benar tersalur sepenuhnya atau malah digarong oleh pelaku kejahatan dengan berbagai cara.
Ketua Komisi II, Abdul Kadir, meminta dugaan penyimpangan pupuk bersubsidi di salah satu gudang di Sampit belum lama ini, ditindaklanjuti agar masyarakat, khususnya para petani tidak dirugikan.
“Kalau memang ada bukti dibuka saja dan kami dari Komisi II mendorong, jangan takut kalau memang terbukti. Kami juga berkoordinasi dengan SKPD terkait kalau memang ada penyimpangan, tolong ditindak saja, jangan ragu kalau memang untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya, Kamis (5/3).
Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memeriksa gabungan kelompok tani yang selama ini disebutkan menerima jatah pupuk bersubsidi dari perusahaan tersebut. Dengan pengecekan langsung di lapangan, akan mudah diketahui apakah ada kegiatan fiktif atau memang sudah sesuai aturan.
Jika sampai benar terjadi penyimpangan, ini tentu sangat merugikan masyarakat. Selama ini petani sering mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi karena kuotanya sangat terbatas padahal kebutuhan cenderung meningkat.
Dia juga meminta pemerintah daerah terus memprioritaskan sektor pertanian untuk ditingkatkan lagi demi swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua program harus dijalankan dengan baik dan dipantau agar tidak terjadi penyimpangan. (bro/050315/beritasampit.com)
