Menteri Agama Kecam Kasus Tolikara

    JAKARTA-  Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengecam keras kasus pelemparan dan perusakan lokasi ibadah umat Islam yang sedang menjalankan shalat Idul Fitri oleh sejumlah oknum di Karubaga, Tolikara, Papua, pada Jumat (17/07).

    “Selaku Menag, saya mengecam keras terjadinya kasus Tolikara yang telah mengoyak jalinan kerukunan antarumat beragama,” kata Menag Lukman lewat keterangan persnya yang direrima di Jakarta, Sabtu (18/7/2015).
    Menag meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus intoleransi antarumat beragama itu.
    “Saya meminta kepada aparat penegak hukum untuk benar-benar mengusut pihak yang telah melakukan tindak perusakan dan penganiayaan, dan mengusut tuntas siapa pihak dibalik kasus tersebut,” katanya Lukman juga meminta kepada umat Islam melalui para tokoh-tokohnya agar bisa menahan diri, tidak terprovokasi, dan mempercayakan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada pihak kepolisian.
    “Sehubungan dengan adanya ajakan jihad ke Papua terkait kasus Tolikara, saya memohon kedewasaan dan kearifan umat Islam melalui para tokoh-tokohnya untuk tidak terpancing dan terprovokasi melakukan tindak pembalasan,” kata Menag.

    “Kita percayakan penuh kepada Polri yang telah bertindak cepat menangani dan mengusut kasus tersebut,” katanya.

    Diberitakan, kericuhan Shalat Id di Tolikara berawal ketika imam Salat Id mengumandangkan takbir pertama, tiba-tiba sejumlah orang dari beberapa penjuru melempari jamaah yang sedang shalat, sambil berteriak bubarkan.

    Aparat keamanan dari kesatuan Brimob dan Yonif 756 yang melakukan pengamanan saat Idul Fitri itu kemudian mengeluarkan tembakan peringatan guna membubarkan massa yang melakukan pelemparan. Warga Muslim yang shalat kemudian memutuskan membubarkan diri.

    Menurut Menag, semua umat beragama harus mewaspadai adanya pihak ketiga yang menjadikan sentimen agama sebagai hal untuk saling benturkan antarumat beragama.
    “Mari bersama mewaspadai adanya oknum pihak ketiga yang ingin membenturkan sesama umat beragama dengan menggunakan sentimen agama,” katanya.
    Kasus Tolikara, kata dia, sungguh telah mengoyak dan menghancurkan jalinan kerukunan hidup antarumat beragama, apalagi terjadi pada saat umat Islam sedang beribadah rayakan Hari Raya.
    “Saya amat mengimbau tokoh-tokoh Kristen dan semua tokoh agama untuk senantiasa mengedepankan toleransi dan merawat kerukunan demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan,” kata Menag.MUI Minta Pemerintah Tegaskan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Slamet Effendy Yusuf meminta pemerintah tegas menuntaskan insiden kekerasan massa yang bertepatan dengan Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriah di Tolikara, Papua.
    “Pemerintah dan aparat hukum keamanan harus tegas dan segera menangkap pelakunya,” ujarnya ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Sabtu.
    Menurut dia, tindakan ini merupakan aksi nyata dari kelompok tertentu yang sangat disesalkan karena merusak iklim kerukunan yang selama ini dibina, khususnya umat Islam dan Kristen, Ia juga berpendapat bahwa tindakan ini bukan spontanitas, melainkan terencana dari kelompok tertentu yang melarang kegiatan Shalat Idul Fitri, padahal tidak ada otoritas apapun yang melarang penyelenggaraannya.  “Sudah jelas dan berdasarkan Pancasila bahwa tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang melarang melaksanakan ibadah suatu umat agama,” katanya.
    Oleh karena itu, kata dia, ia atas nama MUI dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap kepada pemerintah dan aparat tidak mengabaikan, sekaligus untuk mengantisipasi kejadian serupa terjadi di daerah-daerah lain.
    “Kalau dibiarkan kami khawatir ini menjadi tradisi dan hal itu tentu sangat buruk,” kata ulama yang pernah mengabdi sebagai wakil rakyat tersebut.
    Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor periode 1985-1995 itu juga mengimbau kepada umat muslim di seluruh Indonesia untuk menahan diri dan memberi kepercayaan penuh terhadap aparat keamanan.
    “Ini memang sangat menyakitkan umat Islam, tapi jangan sampai terpancing, apalagi melakukan pembalasan. Jangan sampai kebrutalan dibalas kebrutalan karena agama manapun melarangnya,” ucapnya.
    Sebelumnya, pada Jumat (17/7) terjadi kerusuhan di Kabupaten Tolikara yang diduga disebabkan salah paham karena pengeras suara. Pada saat bersamaan di daerah tersebut berlangsung dua acara yang digelar oleh dua umat agama yang berbeda, yakni perayaan Idul Fitri dan pertemuan pemuka masyarakat gereja.

    Bantah Pembakaran Rumah Ibadah Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Letkol Inf Teguh PR mengatakan tidak benar bahwa mushala atau rumah ibadah di Karubaga, Kabupaten Tolikara dibakar warga saat peristiwa kekerasan pada Jumat (17/7) pagi.
    “Berdasarkan hasil rapat mediasi, yang diprakarsai oleh Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Papua di Tolikara, Sabtu pagi, didapatkan keterangan bahwa tidak benar mushala di bakar warga,” kata Letkol Inf Teguh PR di Kota Jayapura, Papua, Sabtu petang.
    Pernyataan ini disampaikan oleh Kapendam Cenderawasih guna meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat dan media sosial serta berita, bahwa mushala yang ada di Karubaga bukan dibakar oleh warga.
    “Pangdam Mayjen TNI Fransen G Siahaan telah menyatakan kesiapan untuk membantu penegakkan hukum dengan terlebih dahulu mencari data yang akurat,” katanya.
    “Bahwa pembakaran terhadap mushala adalah tidak benar. Karena, setelah Pangdam didampingi Kapolda Papua melihat di lapangan, terungkap bahwa pembakaran yang terjadi dilakukan terhadap kios terlebih dahulu kemudian merambat ke mushala,” katanya.
    Menurut dia, Pangdam Cenderawasih telah berkomitmen untuk dilakukan penanganan secara cepat dan terpadu terkait penyelesaian masalah di Karubaga.
    “TNI bersama Polri dan komponen bangsa lain termasuk korban muslim, dan juga jemaat GIDI akan membangun kembali mushala, kios dan rumah yang terbakar itu secara gotong royong. Kodam juga akan kumpulkan pakaian pantas pakai dan bahan makanan dan akan diangkut dengan helikopter,” katanya.
    Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende dan Pangdam XVII/Cenderawasih menggelar rapat mediasi di kediaman Bupati Tolikara, di Karubaga yang dihadiri oleh Waka Polda Wabup dan Kapolres Tolikara serta Presiden GIDI. Lalu, sejumlah tokoh masyarakat, adat, pemuda dan masyarakat yang menjadi korban kebakaran juga ikut hadir dalam rapat tersebut.
    Teguh menyampaikan bahwa dalam rapat itu, Kapolda Papua sangat menyayangkan kejadian tersebut.
    “Pak Kapolda juga menyatakan Polri akan melaksanakan tugas sesuai fungsinya yaitu mengamankan situasi dan lokasi, mediasi dan penegakkan hukum. Penanganan akan dilakukan secara terpadu. Lalu, perlu ada inventarisasi terhadap kerugian materiil,” katanya.
    Setelah rapat mediasi, lanjut Teguh, Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Papua memberikan pengarahan di jemaat Gereja GIDI yang dihadiri ratusan masyarakat Tolikara.
    “Pada pengarahan itu Kapolda Papua menjamin bahwa masalah ini akan diselesaikan dengan baik, siapa yang bersalah akan diberikan sanksi termasuk apabila ada anggota Polri yang bersalah dalam menangani masalah ini,” katanya.
    Sementara, Pangdam Cenderawasih, kata Teguh, mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan jangan mudah terprovokasi.
    “Sebagai manusia yang percaya akan Tuhan, masyarakat diminta menjaga kedamaian khususnya di Kabupaten Tolikara, sehingga bisa hidup dengan aman dan damai,” katanya. (ant/180715/beritasampit.com)