Proyek Tidak Pro Rakyat, CORET !!!!!

    Suasana Rapat Rasionalisasi antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Eksekutif, Rabu (18/5).

    SAMPIT-Dengan adanya kesepakatan bahwa anggaran belanja dipangkas sebesar 12 persen, maka DPRD Kotim menekankan pada pihak eksekutif, agar benar-benar jeli memprioritaskan program-program pembangunan yang bersentuhan kemasyarakat. Sedangkan kegiatan yang tidak begitu penting seharusnya ditunda.

    “Ini uang masyarakat yang kita bahas dan dipergunakan, maka kita minta gunakanlah  untuk program yang bersentuhan kemasyarakat, tunda kegiatan yang tidak perlu, tunda pengadaan mobil dinas, tunda bikin banggar, tunda pelatihan tidak perlu, tapi lakukan kegiatan yang memang bersentuhan dengan masyarakat Kotim selaku pemilik mandat tertinggi di pemerintah daerah ini,” ungkap Dadang H Syamsu, dalam rapat rasionalisasi yang digelar di Gedung DPRD Kotim, Rabu (18/5).

    Selain itu, Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengingatkan agar dalam mengambil sebuah keputusan seperti memangkas anggaran, Pemkab Kotimharus melakukan komunikasi dengan DPRD,  jangan mengambil keputusan sendiri, karena programa yang bersangkutan dengan APBD wajib diketahui oleh DPRD.

    “Jangan pernah jenuh ketika kita membahas pembangunan demi masyarakat Kotim, prinsipnya saya memahami dengan situasi saat ini dengan catatan, tetapi

    kami minta SKPD tetap melakukan komunikasi secara intens dalam rangka mengrasionalisasi 12 persen seperti yang diungkapkan oleh Ketua Tim anggaran eksekutif. Ketika terjadi perbedaan pendapat hanya satu kuncinya komunikasi,Ketika pemerintah daerah mau pangkas anggaran ngomong dengan DPRD,” tegas Dadang.

    Sementara itu, hal lainnya juga diungkapkan oleh anggota DPRD lainnya Muhammad Shaleh, yang meminta seluruh SKPD yang programnya di rasionalisasi, untuk memberitahukan secara rinci dengan DPRD, sehingga anggaran yang digunakan untuk pembangunan benar-benar jelas disepakati bersama.

    “Kita minta rincian program kegiatan mana di rasionalisasi oleh eksekutif, kita tidak ingin dibilang menghambat jalannya pembangunan, kalau ada sesuatu dicanangkan, maka komunikasikan secara harmonis, kita tidak neko-neko agar nanti kita bisa menjawab apa yang ditanyakan masyarakat,” papar Shaleh.

    Sedangkan Sekretaris Daerah Pemda Kotim, Putu Sudarsana, mengungkapkan sangat setuju dengan apa yang disampaikan para wakil rakyat, dan dirinya juga telah menginstruksikan pada seluruh SKPD untuk selalu menjaga komunikasi yang baik dengan DPRD dalam membahas program anggaran yang akan dilaksanakan.

    “Saya setuju, didalam perbintangan itu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD, karena APBD hasil prodak antara DPRD dan eksekutif, saya tidak mau tahu seluruh kepala SKDP apabila mengadakan rasionalisasi atau penundaan harus mendapat persetujuan DPRD, jika tidak ada paraf DPRD maka saya anggap batal,” tegas Putu. (bro/beritasampit.com)

    (Visited 1 times, 1 visits today)