Fraksi Partai Golkar Tetap Bantu Pemerintahan Jokowi

    JAKARTA – Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI akan tetap membantu pemerintahan Jokowi untuk mengatasi masalah ekonomi dalam negeri, karena posisi partai ini berada dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

    “Kita akan terus membantu Pemerintahan sekarang dalam rangka untuk perbaikan ekonomi dalam negeri, sehingga akan dirasakan oleh rakyat langsung,” kata Plt Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Kahar Muzakir saat memberikan keterangan pers soal rencana DPP Partai Golkar mengadakan Seminar Outlook Ekonomi 2017 di Jakarta,Rabu (14/12).

    Kahar Muzakir mengingatkan Partai Golkar adalah Suara Golkar Suara Rakyat, sehingga lebih mengutamakan kepentingan rakyat agar sejahtera.

    “Agar pemerintah mampu menyejahterakan rakyat itu, maka kami perlu mengevaluasi dan memantapkan konsolidasi Fiskal, mengakselerasi pertumbuhan berkeadilan yang juga sebagai tema pada seminar yang dihadiri 300 peserta,” ucapnya.

    Dia juga menjelaskan pihaknya sangat  optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 akan mengalami pertumbuhan signifikan dari 5,1 % menjadi 5,8 %.

    Bahkan Presiden Jokowi menargetkan 6% di tahun 2018, meski kondisi perekonomian dunia masih mengalami kelesuan. Termasuk terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS dan ancaman makar di dalam negeri.

    “Kelesuan ekonomi global dan ancaman makar di dalam negeri tidak akan pengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, karena potensi di dalam negeri memang kuat. Terbukti saat krisis dunia 1998, Indonesia, China dan India adalah sebagai negara yang perekonomian survive, tetap kuat dan tumbuh dengan baik,” katanya.

    Ditambahkan Ketua Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng, Presiden Jokowi selalu punya rasa optimis ekonomi dalam negeri bisa diatasi dan diperbaiki, maka Golkar juga optimis.

    Sungguh pun, jika kenaikan 1% itu memerlukan  uang sekitar Rp 800 triliun hingga Rp 1 triliun. Lalu, dari mana keperluan finansial itu akan diambil?

    “Ya,pemerintah harus mengoptimalkan investasi dan ditopang oleh BUMN, penegakan hukum terhadap berbagai jenis pungli dan sebagainya. BKPM juga harus lebih mengadakan pembenahan untuk mampu menarik investor asing masuk ke Indonesia dengan urusan cepat dan nyaman. Mengingat setahun hanya mampu menghasilkan Rp 100 triliun,”ujar Mekeng.

    Sehingga kalau hanya mengandalkan APBN Rp 2.000 triliun itu sangat berat. Untuk pinjam Rp 2.000 triliun bagi Indonesia sangat mudah, karena Indonesia sangat dipercayai dunia. Tapi, pinjaman itu konsekuensinya berbunga.

    “Di sinilah Golkar akan merumuskan jalan keluarnya sehingga  mendukung program pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK,” sambungnya. (jan/beritasampit.com)

    (Visited 5 times, 1 visits today)