PALANGKARAYA – Aksi demo damai yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di bundaran besar Palangka Raya, menuntut adanya perhatian pemerintah terhadap sumber daya alam di Kalteng.
9 tuntutan tersebut antara lain :
1. Meminta pengelolaan SDA yang berpihak kepada masyarakat Kalimantan Tengah.
2. Meminta kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat perda yang dapat melindungi kepentingan rakyat di setiap sektor pengelolaan sumber daya alam
3. Meminta program CSR transparan dan supaya di alokasikan kepada siswa dan mahasiswa melalui beasiswa tambahan.
4. Meminta kepada pihak perusahaan untuk mematuhu segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik tentang pengelolaan dan pendirian.
5. Tindak tegas perusahaan tambang yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan.
6. Reklamasi lahan pasca tambang yang telah rusak ataupun elah mencemari lingkungan.
7. Rehabilitasi lahan pasca tambang yang telah rusak ataupun telah mencemari lingkungan dengan fasilitas umum yang bermanfaa.
8. Meminta gubernur kalimantan tengah beserta pihak kepolisian dan seluruh pejabat pemerintahagar tidak bungkam terhadap kondisi alam yang semakin rusak dan segera memproses oknum-oknum yang bermain didalamnya.
9. Meminta kepada semua pihak terkait untuk mengawal tuntutan ini sampai tuntas.
Ketua Umum HMI Palangka Raya Rahmat Fauzi pada kesempatan itu meminta pemerintah adil dalam memberi kebijakan terkait hal tersebut. Kemudian dapat segera membuatkan Peraturan Daerah mengenai hal itu yang memihak kepada kepentingan msayarakat.
“Ini tentunya menjadi perhatian semua pihak. Mudah-mudahan aspirasi kami ini cepat ditanggapi oleh petinggi-petinggi di Kalteng ini,” ungkapnya, (9/4/2017).
(dvd/beritasampit.co.id)
