PALANGKA RAYA – Komisi D DPRD Kalimantan Tengah melakukan kunjungan ke ruas Jalan Palangka Raya-Gunung Mas. Sebab, jalan itu akan mendapatkan kucuran dana Multiyears untuk perbaikan infrastruktur jalan.
Pada saat melintasi di Desa Rangan Tate, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, rombongan mendapati ada pekerjaan memeliharaan jalan tetapi menggunakan alat berat.
“Kalau menggunakan alat berat, berarti harus ada kontrak dan pelaksananya. Apakah nilai kontrak pemeliharaan ini dibawah Rp200 juta. Kalau diatas Rp200 juta, ya harus dilelang. Kita yang salah satu tugasnya membidangi infrastruktur tidak tahu mengenai perbaikan ini,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Kalteng, Ir Artaban, usai pemantauan lapangan, Senin (12/2/2018)
Artaban mengatakan, perbaikan infrastruktur di Kabupaten Gunung Mas itu dari proyek multiyears itu di Petuk Liti sampai Bawan dengan anggaran sekitar Rp70 miliar, dan dari Bawan hingga Kurun dianggarkan Rp60 miliar (klarifikasi info sebelumnya ada kesalahan Petuk Liti-Bawan Rp170 Miliar dan Bawan-Kurun Rp60 Miliar)
“Informasinya sekarang ini masih dalam proses lelang. Sembari menunggu lelang, kita mengecek sejauh mana kondisi jalan di wilayah ini. Tapi dalam perjalanan kita melihat ada pengerjaan di sekitar wilayah ini. Kita mengira itu bagian dari multiyears, ternyata tidak. Tapi kita tidak tahu ini proyek apa lagi,” kata Artaban
Sementara itu, Perwakilan Dinas PUPR Kalteng, Labat Kael, mengatakan untuk perbaikan jalan di Desa Rangan Tate Kecamatan Mihing Raya Kabupaten ini bukan bagian dari multiyears yang akan dikerjakan.
“Informasinya dari Kabid Bina Marga, perbaikan itu merupakan pemeliharaan jalan karena kondisinya sudah rusak. Saya hanya bisa menyampaikan sampai itu saja. Untuk lebih jelasnya silahkan ditanyakan langsung ke Kabid Bina Marga. Saya ini rencananya akan menjadi PPATK untuk proyek Bawan-Kurung. Jadi itu saja yang saya tahu,”ucap Labat.
Kunjungan lapangan memantau ruas Palangka-Gumas yang dipimpin Artaban didampingi oleh Sekretaris Komisi D Jimin, Wakil Ketua Agus Susilasani, dan anggota Abdul Hadi, Rini Widyasari dan Yustina Ismiati, dan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng.
(nt/beritasampit.co.id)
