PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) Hj. Nataliasi turut hadir dalam acara Commision On The Status Woman (CSW) Ke – 62 di Ibukota Amerika Serikat, New York dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Perempuan, remaja dan anak diseluruh dunia.
Kepada Wartawan melalui Pesan Whatsapp, Kamis (15/3/2018), Nataliasi mengatakan bahwa dirinya mengikuti merupakan perwakilan Negara Indoesia bersama Kementerian Perempuan dan Anak (KPP) Indonesia.
“Kebetulan kami terpilih ikut bersama Kementerian Perempuan dan Anak Indonesia, untuk Ikut serta menjadi Delegasi, Kegiatan Commision on the status of women 62 ini merupakan pertemuan wanita dari seluruh dunia, untuk membahas masalah perempuan remaja dan anak,”Ucapnya
Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara ini juga mengatakan, inti dari kegiatan pertemuan tersebut adalah bagaimana perhatian dunia untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, remaja dan anak dari berbagai aspek perlindungan.
“Intinya dalam kegiatan ini, seluruh Delegasi yang hadir berdiskusi, bagaimana perhatian dunia untuk meningkatkan serta bagaimana caranya agar perempuan, remaja dan anak bisa memperoleh hak-hak nya, serta penyampaian harapan bagi masing-masing negara,”ucapnya.
Untuk diketahui, lanjut Nataliasi, Indonesia sendiri telah memiliki Lembaga khusus yang bertujuan untuk kesejahteraan dan perlindungan perempuan, remaja dan anak, salah satunya yaitu Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI), yang diketuai langsung oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD-RI.
KPP RI dimanifestasikan kedalam 10 isu prioritas, yaitu Perempuan dan Politik, Perempuan dan Kesehatan, Perempuan dan Pendidikan, Perempuan dan Pekerjaan, Perempuan dan Kekerasan, Perempuan dan Sumberdaya Alam, Perempuan dan HAM, Perempuan dan Media, Perempuan dan Legislasi Nasional, Perempuan dan Budaya.
“KPP RI juga memiliki misi antara lain, meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik, kemudian mengupayakan agar seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki secara seimbang dan adil,” pungkasnya.
(nt/beritasampit.co.id).
Editor: MAULANA KAWIT
