JAKARTA – Soal komentar Fahri Hamzah yang dicekal ceramah di Universitas Gajah Mada (UGM), Jogjakarta, tambah panjang.
Sebelumnya Pengamat Politik Margarito Kamis menilai pencekalan itu konyol, kini ditambah komentar dari Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago melihat pencekalan itu jangan terulang seperti Orde Baru.
Direktur Ekesekutif Voxfol Center Research and Consulting Pangi, melihat situasi politik dan demokrasi dewasa ini seperti menggalami gelombang balik. Ada trend muncul feodalisme dan otoriter dalam pemerintahan.
“Banyak rakyat ditangkap,” kata Pangi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/5/2018).
Menurutnya, ada gelombang balik dari demokrasi kesemi otoriter. Orang sering keliru merasa takut bila kalangan militer berkuasa, padahal sipil berkuasa juga bisa lebih militeristik dan sentralistik, sambungnya.
Ada mahasiswa menjadi korban ketika berhadapan dengan aparat keamanan. Masyarakat yang protes atas naiknya harga kebutuhan pokok, protes atas utang luar negeri, memprotes kebijakan impor dan memprotes atas tarif listrik, lewat media sosial, malah berhadapan dengan aparat penegak hukum, jelasnya.
Karena itu dia meminta pemerintahan Presiden Jokowi tidak baper dan terlalu sensitif menyikapi kelompok masyarakat yang kerap bersuara kritis dan tajam kepada pemerintah.
Diingatkannya, sebuah rezim berwatak feodalisme dan suka baper, biasanya sulit bertahan lama.
“Kan, jadi lucu dan aneh, jika di sini rakyat sendiri dimusuhi negara, sementara asing mendapat perlakuan khusus,” ujarnya.
Rasa kecewa dan prihatin muncul pada Pangi karena ada masyarakat masuk bui dijerat lewat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penggunaan UU ini menandakan kecenderungan pemerintah bertindak otoriter, padahal kita negara menganut sistim demokrasi.
“Dalam prakteknya, tidak jelas membedakan mana wilayah kritik, protes, curhat dan suara kesalnya rakyat. Makin sulit membedakannya, ujungnya jadi ujaran kebencian, akhirnya masuk bui juga,” kata Pangi yang mengaku dari awal mencurigai misi dari UU ITE ini. Sebab dibalik penerapannya ruang kritik dibatasi, akhirnya demokrasi bisa tergerus,” ucapnya.
UU ITE ini sudah memakan korban, rakyat Indonesia sendiri yang kesal dan marah dengan pemerintah yang dianggap tidak bisa merasakan dan sensitif atas permasalahan yang dihadapi rakyat sambungnya.
Peristiwa dialami Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dilarang menyampaikan ceramah di UGM, Jogjakarta, Pangi menyatakan, hal tersebut mengkonfirmasi kalau negara kita dalam keadaan tidak baik-baik, jelasnya.
“Sekelas pimpinan DPR saja dihalang-halangi atau dicekal ceramah di bulan ramadan, berarti ada problem fundamental yang sedang kita hadapi,” katanya.
(jan/Beritasampit.co.id)
EDITOR : MAULANA KAWIT
