SAMPIT – Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), Halikinnor mengatakan, jika saat ini penyerapan anggaran masih bisa dibilang belum maksimal.
Hal tersebut lantaran masih adanya kendala berkaitan dengan regulasi yang ditetpakan pemerintah pusat dan provinsi.
Sehingga banyak perencanaan pembanguanan daerah yang harus terhenti bahkan tidak dapat terealisasi hingga saat ini.
Berdarkan hasil rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realitas Anggaran (Tepra) yang digelar, Jumat (3/8/2018) lalu di Kantor Bappeda Kotim, sementara ini penyerapan anggaran hanya 43 persen dari target semula 60 pesen.
Jelas hal tersebut membuktikan jika pada saat ini penyerapan anggaran Kotim sangat lemah jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yang pada 2014 – 2015 pada pertengahan tahun sudah mencapai 65 persen hingga menjadi dareah dengan penyerapan anggaran tertinggi di Kalteng.
“Hasil rapat evaluasi sementara penyerapan anggaran saat ini 43 persen sedangkan untuk target kita 60 pesen,” ucap Halikinnor, Minggu (5/8/2018).
Dengan banyaknya aturan yang dihadapai daerah berkaitan dengan adanya penertiban izin tambang galian C oleh pemerintah Provinsi menjadi efek yang dominan dihadapi Kotim.
Sehingga bahan baku berupa meterial pasir
dan tanah sangat susah didapatkan untuk pembangunan yang telah direncanakan Pemkab.
Untuk mengatasi hal demikian, Halikinoor akan berupaya mencari solusinya dengan instansi terkait di tingkat Provinsi. Sehingga dapat mempermudah kelancaran pembangunan daerah dan penyerapan anggaran dapat terealisasi
Selain itu Halikin juga berharap, kendala-kendala atau penghambatnya penyerapan anggaran bisa dapat diselesaikan, dan bisa diserap semua pada bulan September atau Oktober.
Namun jika tidak ada solusi dalam dekat ini maka pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan yang telah direncanakan akan akan terancam gagal.
“Mudah-mudahan pada bulan September bisa diserap,” akhirnya.
(put/beritasampit.co.id)
Editor : FAHRIZAL
