KUALA KURUN-Pemilu tahun 2019 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen/parliamentary threshold sebesar 4%.
Demikian dikatakan Kapolri Jendral Tito Karnavian dalam amanat yang dibacakan Kapolres AKBP Yudi Yuliadin pada apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat “Mantap Brata 2018” di Mapolres Gunung Mas, Ravu (19/9/2018).
Dikemukannya, Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi (the hallmark of democracy), karena masyarakat diajak untuk ikut serta menentukan pemimpinnya pada periode mendatang.
“Dalam kaitan tersebut, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu tahun 2019 yang tahapannya tengah berlangsung saat ini”, tukas Kapolres mengutip amat Kapolri.
Lebih lanjut Kapolres membacakan, kondisi ini akan menuntut pada adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. “Tidak hanya untuk memenangkan Pileg dan Pilpres, namun juga agar bisa tetap bertahan/survive”, imbuhnya.
Dalam kacamata kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, di antaranya yang cukup
menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas.
“Selain itu penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa. serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat,” tukasnya.
(gra/beritasampit.co.id)
