JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari salah satu badan usaha milik negara (BUMN) di Tanah Air, yaitu PT Pos Indonesia (Persero). Dilansir dari detikcom, akhir pekan lalu, PT Pos memutuskan untuk menunda pembayaran gaji kepada karyawan.
Penundaan itu merupakan buntut dari aksi unjuk rasa karyawan pada pengujung Januari lalu. Imbasnya, beberapa funding partner perseroan pun menunda pembiayaan program-program terkait operasional maupun rencana transformasi perusahaan.
“Sebagai catatan warning akan akibat tersebut sudah disampaikan dalam forum LKS (lembaga kerja sama) Bipartit untuk senantiasa menjaga hubungan kerja yang harmonis karena tanpa itu mitra pembiayaan Pos Indonesia akan berpotensi menahan pencairan pinjaman,” demikian isi pernyataan tertulis PT Pos.
Merespons kondisi itu, Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) pun memberi ancaman mogok kerja bila gaji tak dibayar sampai 16 Februari 2019. Ketua Umum SPPI Rhajaya Santosa dalam keterangannya memberi sejumlah tuntutan kepada perusahaan terkait penundaan pembayaran gaji.
Tuntutan itu dituangkan dalam lima poin penting. Poin pertama adalah jajaran direksi Pos Indonesia diwajibkan mengembalikan uang gaji Bulan Februari 2019 dan Tantiem tahun 2017 (dan mungkin tahun 2018 juga), serta mengembalikan uang kenaikan tunjangan representasi para pejabat SPV/VP/setingkat yang telah dinaikkan selama periode 2017-2018.
Apa yang menimpa PT Pos juga tergambar di level terbawah atau yang akrab disapa dengan sebutan Pak Pos. Yanto, bukan nama sebenarnya, mengaku harus hidup dalam kondisi pas-pasan.
“Kasihan nasib kurang lebih 28 ribu pegawai karyawan PT Pos dan keluarga. Yang lebih mengenaskan mereka yang cicilan di bank dan pinjaman yang dipotong dari gaji,” katanya, Jumat (1/2/2019), seperti dilansir detikcom.
“Di PT Pos yang enak-enak itu para vice president dan senior vice president. Gaji mencapai Rp 40 jutaan sebulan. Di bawah, rata-rata Rp 4 jutaan yang berkeringat dan banting tulang. Itu pelaksana yang hidupnya pas-pasan,” keluhnya.
Tahun yang berat
Jauh sebelum polemik yang mengemuka, bisnis PT Pos yang berat memang sudah menjadi rahasia umum. Titik awalnya terjadi sejak memasuki periode 2000-an. Kerugian demi kerugian menjadi sesuatu yang lumrah. Transformasi bisnis berupa diversifikasi usaha pun dilakukan perseroan dari ritel sampai properti.
Tahun lalu, PT Pos masih menjalani tahun yang berat. Ditemui di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Senin (26/11/2018), Direktur Utama Pos Indonesia, Gilarsi W. Setijono, mengakui bahwa sepanjang 2018 ini menjadi tahun yang berat. Target laba sebesar Rp 400 miliar yang dicanangkan tahun ini pun terancam tak tercapai.
“Kita gak tercapai. Saat ini ya hampir seperempatnya saja, berat aprroximate lah ya, Rp 100 miliar,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, sejauh ini PT Pos Indonesia memiliki tiga lini bisnis terbesar, meliputi parsel, jasa keuangan dan surat. Dia menegaskan, bisnis persuratan saat ini sudah jauh menurun seiring perkembangan teknologi informasi.
“Jasa layanan keuangan, dengan aturan OJK [Otoritas Jasa Keuangan] akhir 2014 bahwa semua orang bisa jadi agennya bank, dengan agen Laku Pandai itu maka Pos menjadi kehilangan dominasinya,” keluh Gilarsi.
Pertumbuhan signifikan yang berlangsung pada produk-produk sektor e-commerce sempat menjadi harapan bagi PT Pos Indonesia. Dikatakan, dalam tiga tahun terakhir e-commerce tumbuh sampai 400 %. Meski begitu, yang paling berkontribusi terhadap perolehan laba masih berfokus pada pengiriman surat dan uang.
“Jasa keuangan dan surat itu marginnya agak lebih baik dibandingkan parsel, sama-sama tarif sama tapi yang satu angkat satu kilogram betul satu kilo, yang satu kan satu kilo bisa 20-30an, kalau jasa keuangan kita sudah punya kantor sudah dibayar, orang sudah dibayar, paling hanya switching saja,” urainya.
Gilarsi menambahkan Pos Indonesia mempunyai jaringan yang sangat luas yaitu lebih dari 4.800 Kantor Pos di Indonesia, dan lebih dari 4.300 diantaranya telah online.
Adapun titik layanannya (point of sales) mencapai 24.410 titik dalam bentuk Kantor Pos sendiri dan lebih dari 49 ribu berbentuk Agen Pos. Kondisi tersebut menjadi modal berharga untuk mencegah atau setidaknya menunda senja kala PT Pos Indonesia.
Titik Terang
Persoalan pembayaran gaji pegawai PT Pos Indonesia (Persero) akhirnya menemui titik terang, Minggu (3/2/2019). Hal itu disampaikan Sekretaris Perusahaan Pos Indonesia Benny Otoyo dalam keterangannya.
“Terkait gaji karyawan yang sempat tertunda, dengan berbagai daya upaya, direksi menjamin perusahaan akan segera membayarkan gaji pada tanggal 4 Februari 2019,” katanya.
Meski akan dibayarkan, kata dia, perlu menjadi perhatian bagi seluruh karyawan dan serikat pekerja agar dapat selalu saling bekerja sama dan menjaga keharmonisan hubungan industrial, menjaga nama baik perseroan di mata pelanggan dan stakeholders, dengan melakukan tindakan-tindakan positif untuk peningkatan kemajuan perusahaan.
Segala hal yang menyangkut masalah internal perusahaan, hendaknya seluruh jajaran perusahaan atau serikat pekerja dapat saling menghormati dan dapat menyelesaikan dengan baik melalui mekanisme yang telah disepakati bersama tanpa perlu melakukan tindakan kontra produktif.
“PT Pos Indonesia akan terus berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Komitmen kami dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pelanggan,” ujar dia.
“Apapun masalah internal yang terjadi di perusahaan, hendaknya menjadi kewajiban semua pihak untuk menemukan solusi terbaik dengan kondusif,” lanjut Benny.
Sumber: cnbcindonesia.com
